- vstory
VIVA – Gubernur Jakarta, Anies Baswedan beberapa waktu lalu baru saja meresmikan jalur khusus sepeda di Jakarta. Banyak pro dan kontra dari sebagian masyarakat. Sejak tahap implementasi tidak sedikit para pengendara terkena tilang total dalam sepekan. Pada tanggal 25-29 November, terhitung ada 653 kendaraan, mayoritas adalah roda dua sekitar 557 kendaraan, 33 unit kendaraan roda tiga, dan 64 kendaraan roda empat yang terkena tilang.
Di sisi lain, Dinas Perhubungan mengklaim bahwa jumlah pengendara sepeda meningkat sejak dibukanya jalur sepeda ini pada fase 1. Jalur sepeda fase 1 memanjang dari Jalan Medan Merdeka Selatan hingga Jalan Pemuda atau tepatnya di titik Gedung Velodrome.
Sementara itu, saat ini juga sudah ada jalur sepeda fase 2 yang memanjang dari Jalan Fatmawati Raya (simpang TB Simatupang) hingga Jalan MH Thamrin. Hal ini diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Institute for Transportation and Development Policy (ITDP).
Dalam implementasinya, jalur sepeda pun memiliki kontra sendiri yang sebagian warga kurang setuju dengan adanya jalur sepeda. Karena volume kendaraan roda dua masih tinggi serta sebagian masyarakat melihat ruas jalan menjadi sempit karena termakan oleh jalur sepeda. Serta terkena denda tilang bagi yang melanggar/mendahulukan melalui jalur sepeda.
Melihat penjabaran di atas, saya mengkaji ini melalui sudut pandang public relations, mengenai kebijakan yang sudah berjalan ini. Dalam public relations kita mengetahui fungsi PR. Sebenarnya dapat dijelaskan secara sederhana bahwa PR itu adalah upaya untuk menghubungkan antara publik atau pihak yang berkepentingan di dalam ataupun di luar instansi tersebut. Menurut pakar Humas Internasional, Cutlip & Centre, and Canfield (1982) fungsi public relations dapat dirumuskan, sebagai berikut:
1. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi)
2. Membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran.
3. Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap badan/organisasi yang diwakilinya, atau sebaliknya.
4. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pemimpin manajemen demi tujuan dan manfaat bersama
Merujuk dari landasan teori di atas, pihak internal adalah pemerintah dan pihak eksternal adalah publik. Analisa saya membahas tentang aktivitas utama adalah implementasi jalur sepeda yang sudah berjalan hasil dari implementasi itu sendiri sudah memiliki hasilnya, kenaikan pada pengguna sepeda sebesar 580 persen.
Saya memberi saran kepada pemerintah berlandaskan pada kontra yang ada masyarakat itu sendiri yaitu sebaiknya jalur sepeda boleh dimasuki oleh pengguna kendaraan lainnya pada waktu yang sudah ditentukan. Alasannya adalah ruas jalan yang ada tidak begitu besar karena lebar trotoar di tambah lebar jalur sepeda, serta di jalur besar ada jalur busway.
Dengan begitu, terciptanya hubungan baik antara sesama pengguna jalur, serta pemerintah mampu memberikan rasa aman bersepeda di jalan raya. Tentu kebijakan ini memiliki tujuan yang baik yaitu mengubah kebiasaan publik dari transportasi biasa menuju transportasi non emisi, serta menekan angka pengguna untuk beralih kepada transportasi umum yang sudah teintegrasi oleh pemerintah.
Dilihat dari segi lain pun penggunaan sepeda akan mengurangi polusi yang sempat menjadi masalah beberapa waktu lalu. Namun harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai serta fasilitas penunjang lainnya. Saran kepada publik pun adalah perlahan mencoba untuk beralih kepada moda transportasi yang sudah disediakan oleh pemerintah.
