- vstory
VIVA – Indonesia yang merupakan negara keempat terbesar di dunia, diprediksi akan mengalami masa bonus demografi pada tahun 2030-2040. Bonus demografi merupakan fenomena menurunnya angka ketergantungan yang terus berlanjut hingga titik terendah. Sehingga tercapai keadaan dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif (dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun).
Pada periode tersebut, diprediksi jumlah penduduk usia produktif mencapai 64 persen dari proyeksi total penduduk atau 297 juta jiwa. Momentum bonus demografi ini semestinya dapat menjadi kesempatan emas untuk Indonesia lebih maju dan berdaya saing.
Dengan jumlah penduduk usia tidak produktif yang lebih sedikit, tentunya akan mengurangi besarnya biaya investasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan penduduk usia tidak produktif sehingga sumber daya dapat dialihkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan penduduk sehingga terbuka peluang yang dimanfaatkan untuk meraih keuntungan ekonomis.
Kondisi sebaliknya apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkan peluang ini justru menjadi bencana. Tingginya jumlah penduduk usia produktif yang tidak diiringi oleh lapangan kerja yang memadai tentu saja akan meningkatkan pengangguran dan menjadi sumber dari permasalahan sosial yang lain seperti kemiskinan, kriminalitas, dan sebagainya.
Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah untuk menghadapi fenomena bonus demografi seperti yang disampaikan dalam pidato Presiden Jokowi yang menyebutkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas utama dalam masa pemerintahannya. SDM yang unggul diperlukan untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang.
Upaya pemanfaatan jendela peluang ini tidak hanya berkaitan dengan kuantitas angkatan kerja, tetapi juga mengenai kualitas dari angkatan kerja itu sendiri. Penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar pada masa mendatang akan meningkatkan pendapatan per kapita apabila diiringi dengan kesempatan kerja yang produktif.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja di Indonesia pada bulan Agustus 2019 sebanyak 133,56 juta orang, naik 2,55 juta orang dibandingkan dengan bulan Agustus 2018. Jumlah tersebut tentunya diprediksi akan terus meningkat terkait dengan fenomena bonus demografi.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada bulan Agustus 2019 mengalami penurunan sejak Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019. Pada Agustus 2019, TPT turun menjadi 5,28 persen dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 5,34 persen. Meskipun tren pengangguran menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun namun pemerintah tetap harus mempersiapkan peluang dari bonus demografi ini mengingat jumlah penduduk usia produktif yang akan terus bertambah.
Selain dari kuantitas angkatan kerja, kualitas angkatan kerja juga perlu diperhatikan demi mewujudkan SDM yang berkualitas unggul. Investasi dalam bidang pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan penduduk sehingga produktifitas juga akan meningkat.
Berdasarkan data dari BPS, penyerapan tenaga kerja hingga bulan Agustus 2019 masih didominasi oleh masyarakat berpendidikan rendah (SMP ke bawah) yaitu sebanyak 72,8 juta jiwa atau 57,54 persen dari total tenaga kerja. Hal tersebut tentu menjadi ironi karena sebagian besar penyerapan tenaga kerja di Indonesia justru memiliki jenjang pendidikan yang tergolong rendah.
Tidak dapat dipungkiri, kualitas pendidikan yang tinggi sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pekerja, apalagi dalam memasuki era industri 4.0 kualitas SDM ketenagakerjaan sangat penting dan harus menjadi perhatian pemerintah. Pendidikan yang tinggi juga dapat memicu peningkatan pendapatan per kapita sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.
Melihat hal tersebut, pemerintah harus merancang berbagai kebijakan demi memanfaatkan secara maksimal peluang bonus demografi. Yang pertama yaitu dengan memperluas lapangan kerja sebanyak mungkin. Untuk mendorong terciptanya lapangan kerja, diperlukan peningkatan investasi, utamanya bagi para investor domestik dan investasi dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Dukungan dan bantuan dari pemerintah dapat membuka peluang terbukanya lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Langkah kedua yaitu peningkatan kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri. Banyaknya masyarakat yang belum memiliki pendidikan yang tinggi disebabkan oleh berbagai persoalan, baik itu faktor ekonomi, sosial, maupun faktor geografis.
Akses pendidikan yang luas, merata, dan berkeadilan akan meningkatkan kualitas pendidikan. Sehingga berujung pada kualitas SDM tenaga kerja yang unggul pula. Meskipun data proyeksi penduduk telah tersedia, kebijakan-kebijakan tersebut memerlukan potret dari kondisi kependudukan yang sesungguhnya dan terbaru di Indonesia.
BPS akan melaksanakan Sensus Penduduk pada tahun 2020 yang akan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dari data tersebut, nantinya dapat dilihat struktur umur penduduk serta karakteristik penduduk yang digunakan untuk merumuskan kebijakan sepuluh tahun ke depan. Diperlukan peran aktif baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk berpartisipasi dalam Sensus Penduduk 2020 nanti.
Tanpa dukungan data Sensus Penduduk yang akurat, maka pemerintah akan lebih sulit dalam merumuskan kebijakan untuk menghadapi tantangan bonus demografi. Dalam kurun waktu yang kurang lebih sepuluh tahun lagi menuju masa bonus demografi, sudah saatnya bangsa ini optimis untuk dapat mendulang emas dari fenomena demografi yang sangat jarang terjadi.
Tidak ada kata terlambat dalam memperbaiki kualitas SDM di Indonesia. Masih ada peluang untuk dapat memanfaatkan bonus demografi dan membawa Indonesia menuju negara yang lebih maju. Tujuan ini bukanlah hal yang mustahil untuk diraih apabila segenap masyarakat turut serta optimis dan bersinergi dalam meningkatkan kualitas diri.
