Catatan Ringan: Antara Natuna-Abu Dhabi, Presiden Jokowi Tampak Kanan Kiri Oke
- vstory
VIVA - Setelah panas dengan China di zona ZEE Natuna. Presiden Jokowi berkunjung ke Abu Dhabi (Uni Emirat Arab). Kunjungan ini menunjukkan, bahwa Presiden Jokowi bebas aktif dalam bergaul di panggung internasional, termasuk menggaet investasi. Menghapus kesan yang selama ini melekat padanya, terlalu dekat dengan China.
Masalah kedaulatan Indonesia di ZEE Natuna memang hingga saat ini masih terganggu dengan ada pengakuan sepihak China yang memasukkan perairan Natuna ke dalam sembilan garis putus-putus (nine dash line). Meski kedaulatan Indonesia di ZEE Natuna sudah diakui PBB melalui UNCLOS tahun 1982.
Memang masuknya kapal nelayan China yang dikawal Coast Guard-nya di ZEE Natuna mengusik nasionalisme kita sebagai bangsa berdaulat. Wajar bila publik berharap pemerintah bersikap keras kepada China, meski menyatakan perang juga sikap yang berlebihan.
Setelah perbedaan pandangan di antara pembantunya terkait hal itu. Presiden Jokowi menyampaikan pesan yang jelas, selaras dengan yang disampaikan Menlu Retno Marsudi. Tidak ada tawar menawar dalam kedaulatan NKRI. Jelas.
Selanjutnya, Presiden Jokowi berkunjung ke Natuna, bukan di daerah ZEE Natuna memang. Pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan tidak ada kapal asing yang masuk di teritoril Indonesia, itu benar secara fakta. Karena beliau bicara di daerah teritorial Indonesia.
Tapi masalah yang sesungguhnya terjadi di ZEE Natuna. Sudah beredar luas bagaimana aktifitas nelayan China di ZEE Natuna dengan pengawalan Coast Guard-nya. Lantas kenapa Presiden bicara demikian di tempat yang berbeda? Bisa jadi Presiden Jokowi tak ingin meningkatkan tensi konflik dengan China.
Perkembangan menarik selanjutnya adalah pemerintah Indonesia tawarkan Jepang dan Amerika Serikat (AS) berinvestasi di Natuna. Sebuah langkah cerdas dari pemerintah dengan menarik dua kekuatan ekonomi dunia untuk berinvestasi di Natuna, termasuk di ZEE Natuna.
Akan lebih lengkap bila China dan negara-negara lain juga di ajak turut serta berinvestasi di Natuna. Meski belum tentu China mau karena efeknya adalah pengakuan China pada kedaulatan Indonesia di ZEE Natuna. Tapi tak salah bila dicoba.
Dalam konflik ZEE Natuna dan atau laut China Selatan, posisi Indonesia sangat menentukan. Dan Indonesia sebagai pemimpin IndoPacific bisa melibatkan negara-negara ASEAN, seperti Pilipina, Vietnam, Malaysia yang juga bermasalah dengan China soal tumpang tindih hukum di ZEE sebagai akibat pengakuan sepihak China.
Agar China mau mengakui kedaulatan Indonesia di ZEE Natuna, Menlu Retno harus dibantu oleh semua pihak. Diplomasi saja tanpa dukungan barisan belakang, ya sama saja nangkap angin. Disinilah peran TNI, Bakamla, Menhan, dan kementerian terkait untuk bersama-sama mendukung diplomasi Melu Retno.
Misalnya satu contoh saja Menhan Prabowo bisa mengajak negara sahabat Indonesia yang bermasalah dengan perbatasan dengan China untuk membantu Indonesia dengan mengirim kapal-kapal mereka berpatroli di ZEE Natuna. Sehingga China bisa melihat, bahwa Indonesia didukung oleh banyak negara. Pendekatan keamanan itu penting, meski bukan yang paling utama.
Akhirnya, konflik meluas antara China-Indonesia tidak terjadi. Kita patut bersyukur. Presiden terbang ke Abu Dhabi dan menandatangi perjanjian investasi miliaran dollar Amerika. Di Natuna, Jepang dan Amerika siap investasi juga.
Dan jauh sebelumnya China juga sudah investasi juga. Dari komitmen investasi yang masuk ke Indonesia, Presiden Jokowi tampak kanan kiri ok, alias bebas aktif sesuai UUD 1945 dalam menjalankan politik luar negerinya. (Penulis: Lalu Mara Satriawangsa)
