Menkeu dan PBNU, Pembelajaran Kolaborasi dengan Golongan Pemilik Jaminan Kredit
- vstory
VIVA - Menkeu Sri Mulyani melakukan silaturahmi ke PBNU di Jl. Kramat, Jakarta menyampaikan salam hangat Bapak Presiden Jokowi kepada Kyai Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU.
Silaturahmi ini juga untuk menyambung komunikasi dan sekaligus “sowan” untuk mendengar langsung pandangan, perhatian dan keprihatinan bahkan kritikan serta harapan dari PBNU mengenai kondisi sosial ekonomi, terutama menyangkut pemberdayaan masyarakat ekonomi kecil yang memang harus terus mendapat perhatian dan penguatan.
Sebagai pengelola keuangan negara dan bendahara negara, kami wajib untuk selalu membuka pikiran dan pandangan dari semua pengelola dan pemangku kepentingan (stake holders) di masyarakat untuk dapat terus menyempurnakan kebijakan fiskal dan keuangan negara bagi kemakmuran masyarakat dan membangun keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kami mendiskusikan program-program pemberdayaan masyarakat, dari mulai Kredit Usaha Rakyat, Kredit Ultra Mikro, dan dukungan pemerintah untuk pesantren dan madrasah - termasuk beasiswa santri, bantuan operasional madrasah dan lain-lain.
Khusus untuk program bantuan pengusaha sangat kecil Ultra Mikro (UMI), meskipun saat ini program UMI sudah menyalurkan untuk beberapa koperasi NU yang sudah besar dan bagus seperti Koperasi Sidogiri (Rp81,9 miliiar) Koperasi Nusa Umat Sejahtera (Rp103,5 miliar) koperasi Nuansa Umat Jatim (Rp51 miliar). Kami mendapat masukan dan saran yang bermanfaat mengenai bagaimana dapat menjangkau koperasi-koperasi NU yang belum sepenuhnya kuat dan berdaya dengan beban biaya yang adil.
Mayor dan Minor
Beberapa pihak minoritas merasa gigit jari kok Menteri keuangan memperhatikan yang mayor sedangkan yang minoritas bagaimana?
Menteri keuangan itu memikirkan keadilan ekomomi Republik Indonesia. Tentu saja beberapa pihak diuntungkan dengan alasan mereka memiliki jaminan kredit bank. Juga alasan prinsip pembiayaan kredit bank yang butuh jaminan asset.
Tapi bagaimana pun sekiranya 90% uang beredar dikuasai pemilik jaminan, sehingga spekulan properti menjadi dapat keuntungan, tetap objektif Menteri keuangan adalah memikirkan keadilan ekomomi Republik Indonesia. Hak Rakyat Republik ini adalah 20% saham rakyat berupa pajak.
Ada seratus instrumen lainnya dalam memikirkan keadilan ekomomi Republik Indonesia. Di antaranya KUR, subsidi kartu sehat, kartu pintar, kartu KKS kartu keluarga pra sejahtera.
Tentu ini belum cukup. Ada berbagai bentuk pajak, retribusi, cukai, bahkan Ahok pernah memungut kontribusi Pengembang. Inilah cara mewujudkan keadilan ekonomi.
Namun, semua upaya Menteri Keuangan tersebut tidak akan pernah cukup oleh karena itu itikad Menkeu adalah menjalin hubungan interaksi relationship antara kaum pesantren dengan kegiatan produktif. Pembelajaran kolaborasi dengan golongan pemilik jaminan kredit. (Penulis: Ir. Goenardjoadi Goenawan, MM, Alumni IPB Teknologi Pangan, dan Magister Manajemen Universitas Indonesia lulus 1989)
