Catatan Ringan: Kapan Pandemi COVID-19 Berlalu dari Bumi Indonesia?
- vstory
VIVA - Berbagai langkah sudah dilakukan pemerintah untuk menghambat penyebaran wabah Covid-19. Dari social distancing (pembatasan sosial), physical distancing (jaga jarak fisik) hingga terbaru mewajibkan penggunaan masker. Rapid test pun dilakukan meski tidak diwajibkan (mandatory) untuk seluruh warga karena keterbatasan alat dan biaya.
Bila dibandingkan dengan negara-negara lain, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia tidak sebesar yang terjadi di berbagai negara Eropa, seperti Italia, Spanyol, Inggris, Jerman, Belanda, dan beberapa negara Eropa lainnya. Hingga per tanggal 6 April jumlah kasus Covid-19 sebanyak 2.491 kasus dan yang meninggal sebanyak 209 orang. Menilik angka kematiannya (fatality rate), harus diakui sangat tinggi. Angkanya berkisar 8-9 persen.
Penyebaran wabah Covid-19 memang demikian luar biasa. Tidak satu pun pemerintahan di dunia yang tidak gagap dalam mengantisipasi penyebarannya. Negara Eropa dan Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai negara maju di bidang kesehatan pun, tak kuasa menghadapi penyebaran Covid-19.
Covid-19 ini memang tidak ada obatnya. Belum ditemukan, tepatnya. Demikian juga vaksin pencegahnya pun masih simpang siur efektifitasnya. Satu-satunya obat yang mampu menghambat penyebaran Covid-19 adalah menghentikan/membatasi pergerakan orang! Semua pemerintahan tahu hal ini, termasuk pemerintah Indonesia.
Faktanya, pemerintah sangat sulit mengambil kebijakan penghentian pergerakan orang karena berbagai faktor, salah satunya pertimbangan ekonomi.
Tidak seperti China yang langsung menutup (lockdown) Kota Wuhan, negara-negara lain yang terjangkit Covid-19, termasuk Indonesia gamang dengan mengambil kebijakan ini.
Karantina total (lockdown) memang membutuhkan biaya sangat besar untuk menanggung segala kebutuhan pokok masyarakat, khususnya yang tidak mampu. Belum lagi dampak dari sisi ekonomi secara nasional, pasti sangat besar. Selain itu, dibutuhkan sikap displin dari seluruh masyarakat untuk menjalankannya. Berat memang. Sudah uang tidak ada, sikap disiplin masyarakat pun masih perlu ditingkatkan.
Wajar bila hingga saat ini kebijakan yang diambil pemerintah terkesan sepotong-potong, tidak menyeluruh. Misalnya bekerja dan beribah di rumah. Bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan tetap, kebijakan ini bisa dilaksanakan. Tapi bagi kelompok masyarakat yang tak mampu yang harus mencari rezeki untuk menghidupi keluarganya untuk sehari-hari, kebijakan ini tak bisa berjalan maksimal.
Lain halnya, bila jaring pengamanan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat tidak mampu langsung dicairkan. Dan khusus di Provinsi DKI Jakarta, program bantuan sebesar Rp1 juta per keluarga yang diprogramkan bagi 1,25 juta warga yang terganggu karena pandemi Covid-19 juga dicairkan.
Baik BLT maupun bantuan Rp1 juta per keluarga untuk warga DKI hingga saat ini belum di eksekusi. Wajar bila kebijakan social distancing, tidak berjalan maksimal. Masyarakat masih banyak yang ke luar rumah karena memang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Belum lagi soal rapid test. Pemerintah dengan alasan biaya sulit mengambilkan kebiijakan untuk mewajibkan rapid test bagi seluruh warga. Melihat jumlah warga yang sudah melakukan rapid test, tidak signifikan dibanding jumlah penduduk.
Semuanya serba tanggung, baik rapid test maupun kebijakan pembatasan sosial. Hal ini bisa dimaklumi mengingat berbagai keterbatasan pemerintah dan sikap masyarakat yang terbelah dalam mensikapi pandemi Covid-19.
Kapan pandemi Covid-19 akan berlalu dari bumi Indonesia? Seperti kata Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di awal-awal, yakni banyak-banyak berdoa kepada Tuhan. Jadi, kita serahkan semuanya kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta’alla, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya Dia-lah Yang Maha Tahu. (Lalu Mara Satriawangsa)
