- vstory
VIVA – Imbas dari gagalnya segala kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi Covid-19 yang semakin meningkat adalah digadangkannya kebijakan 'New Normal Life' setelah sebelumnya pemerintah mengajak untuk berdamai dengan virus mematikan ini.
Indonesia rupanya hendak mengikuti jalan yang tengah ditempuh dunia global seperti Inggris dan Amerika untuk menyelamatkan diri dan perekonomiannya, yaitu dengan menerapkan tatanan hidup baru yang dianggap mampu memproteksi dari virus. New Normal Life, begitu mereka menyebutnya.
Skenario New Normal Life untuk pekerja perusahaan, PNS dan BUMN pun telah dibuat. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan skenario ini merupakan pedoman yang disiapkan agar PNS dapat bekerja optimal selama vaksin Corona belum ditemukan, dan dilakukan sesuai dengan intruksi gugus tugas covid-19
Dwi Wahyu Atmaji mengungkapkan bahwa skenario ini akan menerapkan sistem kerja yang lebih fleksibel (flexible working arrangement) yang membuat ASN bisa bekerja dari kantor, rumah, atau tempat lain.
Skenario ini juga mewajibkan penerapan protokol kesehatan, seperti jaga jarak, pemakaian masker dan cuci tangan untuk mencegah penularan virus selama bekerja.
Percepatan dan perluasan penerapan teknologi informasi dan komunikasi juga harus dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, misalnya melalui e-office, digital signature, dan rapat lewat video conference.
Setidaknya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk new normal ini, yakni: telah terjadi perlambatan kasus, optimalisasi PSBB, masyarakat sudah mawas diri meningkatkan daya tahan tubuh, pemerintah sudah betul-betul memperhatikan infrastruktur pendukung new normal.
Di sisi lain, jumlah orang yang dinyatakan positif Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Bahkan, belum bisa dikatakan telah mencapai puncaknya.
Dr. Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menilai belum saatnya new normal diterapkan di Indonesia, ia juga mengkritik persiapan new normal yang dilakukan pemerintah.
Wacana new normal ini akan membentuk budaya baru yang tentu saja akan berpengaruh pada pertambahan kasus, di mana berbagai tempat wisata telah mulai dibuka, masyarakat sudah mulai bebas meninggalkan rumah, seakan hidup tanpa adanya Covid-19. Belum lagi koordinasi yang masih timpang di kalangan birokrasi.
New normal dicanangkan dengan tujuan membangkitkan ekonomi namun membahayakan manusia. Seharusnya, pemerintah mengutamakan aspek kesehatan dalam membuat kebijakan, bukan semata-mata aspek ekonomi. Sebab alih-alih ekonomi bangkit, justru wabah gelombang ke dua mengintai di depan mata.
Selain itu, pemerintah belum memiliki peta jalan (road map), new normal life hanya mengikuti tren global tanpa menyiapkan perangkat memadai agar tidak menjadi masalah baru. Nyawa rakyat tidak seolah ditukar dengan keuntungan ekonomi.
Memaksakan new normal life untuk negara yang belum siap hanya dengan bermodal membebek pada kebijakan global tak ubahnya membuat masalah baru dengan rakyat sebagai korbannya.
Bukankah seorang pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas nyawa rakyatnya?
“Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Sedari awal pemerintah seharusnya mengambil kebijakan lockdown sebagaimana ajaran Nabi Shallalhu Alaihi Wa Sallam, memberikan pengobatan terbaik, menjamin agar rakyat lain tidak tertular. Itulah yang dilakukan seorang Khalifah.
Aturan Islam melalui sitem Khilafah akan menjaga setiap nyawa yang begitu berharga, berupaya agar korban tidak bertambah.
"… Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.” (QS Al-Maidah [5] : 32).
Indonesia sebagai negeri dengan mayoritas penduduk muslim seharusnya memiliki kebijakan yang dapat memperliharkan wibawanya, tidak membebek pada Barat yang nyata tidak peduli pada nyawa rakyatnya.
