Digital Diplomacy: Kementerian Luar Negeri RI Ciptakan Generasi Smart ASN
- vstory
VIVA – Dunia internasional saat ini sedang menghadapi era revolusi industri 4.0, termasuk Indonesia. Menurut Klaus Schwab pendiri World Economic Forum, revolusi industri 4.0 merupakan kemajuan teknologi yang terintegrasi secara global yang mempengaruhi segala macam bidang seperti pemerintahan, ekonomi, dan industri (Schwab, 2017).
Adanya revolusi ini memicu tumbuhnya digitalisasi secara masal di berbagai sektor. Perkembangan ini tentunya harus diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu beradaptasi dengan baik.
Persaingan menjadi sangat ketat dan berskala global, sehingga inovasi harus terus dikembangkan untuk mengikuti perkembangan yang ada. Sebagai suatu negara, Indonesia harus dapat menjawab tantangan itu dengan baik dan menjadikan negara dengan world class government.
Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia harus siap dalam menghadapi gelombangan revolusi yang menciptakan teknologi baru yang akan mengubah tatanan hidup masyarakat global (Widyastuti, 2019).
Digitalisasi mempercepat laju komunikasi dan informasi. Lembaga/instansi pemerintah sudah seharusnya beradaptasi dan memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat ini untuk mengoptimalkan pelayanan.
Dalam Global Talent Competitiveness Index, Indonesia pada tahun 2020 menduduki peringkat ke-65 dari 119 negara (Global Talent Competitiveness Index, 2020). Indonesia harus meningkatkan hal tersebut untuk mencapai visi menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045.
Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi proses yang dilakukan untuk mencapai salah satu pilar visi Indonesia 2045 yaitu pembangunan SDM dan penguasaan IPTEK (Bappenas, 2017). Pengelolaan ASN menjadi faktor krusial dalam menciptakan birokrasi yang sehat dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Dalam mencapai hal tersebut, pemerintah Indonesia melaui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) merencanakan program smart ASN (Kompas.com, 2019). Kemenpan RB menggunakan program ?Human Capital Management Strategy dalam mencapai smart ASN pada tahun 2024 (KemenpanRB, 2019).
Program tersebut terdiri dari 6P yaitu perekrutan dan seleksi, pengembangan kapasitas, perencanaan, penilaian kinerja dan penghargaan, peningkatan kesejahteraan, dan promosi, rotasi, serta karier.
Dalam menghadapi era disrupsi, nantinya smart ASN diharapkan memiliki rasa nasionalisme, profesional, menguasai IT dan bahasa asing, berwawasan global, memiliki jaringan luas, integritas, berjiwa enterpreneurship, dan memiliki mental hospitality.
Di tengah pandemi Covid-19, lembaga/instansi pemerintah memiliki tantangan untuk terus memberikan pelayanan yang optimal dengan segala keterbatasan yang ada. Regulasi yang diterapkan pemerintah adalah Work From Home (WFH) guna mencegah penyebaran Covid-19.
Kondisi ini dapat menjadi uji coba pemerintah dalam menerapkan sistem kerja yang fleksibel dan bisa dilakukan lewat rumah dengan teknologi komunikasi dan internet.
Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu) merupakan salah satu kementerian yang beradaptasi dan berinovasi untuk menghadapi perubahan.
ASN Kemenlu yang milenial menjadi ujung tombak akan perubahan teknologi (Sinambela, 2020). ASN milenial tersebut disiapkan untuk menjalani pola hidup The New Normal ketika dan pasca pandemi Covid-19 ini.
ASN dituntut untuk terus berinovasi dan berkolaborasi sehingga dibutuhkan pola kerja yang lebih dinamis. ASN milenial yang menerapkan smart ASN diharapkan bisa mempersingkat alur birokrasi yang berbelit-belit. Selain itu, ASN menjadi faktor krusial untuk menghadapi digitalisasi dan globalisasi saat ini
Digital Diplomacy Kementerian Luar Negeri RI
Gelombang digitalisasi turut disambut oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui kehadiran diplomasi digital yang kini terus digaungkan. Diplomasi digital dapat diartikan sebagai penggunaan media sosial untuk tujuan diplomatis.
Hal ini dapat mengubah praktik seorang diplomat dalam keterlibatan pada manajemen informasi, diplomasi publik, rencana strategi, negosiasi internasional bahkan manajemen krisis (Jola & Holmes, 2015). Sedangkan, Lewis (2014) mendefinisikan diplomasi digital sebagai penggunaan instrumen digital oleh seorang diplomat untuk berkomunikasi kepada publik.
Hocking dan Melissen (2016) mengemukakan salah satu dari tiga perspektif dalam diplomasi digital ialah manajemen pengetahuan dan sumber daya dengan mengelola dan menganalisis arus informasi berbasis digital.
Dilansir dari laman kemlu.go.id, Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi menyampaikan bahwa diplomasi jika tidak dapat menyesuaikan dengan transformasi yang cepat, maka akan tidak lagi relevan. Dirinya menambahkan bahwa sudah saatnya menyandingkan diplomasi dengan digital.
Menkominfo, Johnny G. Plate ketika menjadi narasumber Sesparlu Angkatan ke-64 di di Kantor Kementerian Luar Negeri, turut menekankan peran penting para diplomat di era revolusi industri 4.0 yaitu menjadi stimulus untuk meyakinkan perusahaan teknologi global akan kemampuan talenta digital Indonesia yang unggul.
Diplomat merupakan jabatan fungsional dari PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri.
Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 18 tahun 2019 tentang Petunjuk teknis jabatan fungsional diplomat, terdapat enam kegiatan atau tugas yang meliputi usaha diplomasi yaitu representing, negotiating, protecting, promoting, reporting, dan managing.
Dalam melakukan tugas-tugas ini, diplomasi digital dapat memperkuat kerja negara dalam hubungan internasional dan kebijakan luar negeri dengan cara yang lebih cepat dan lebih hemat biaya (Adesina, 2017).
Selain itu itu, keberadaan diplomasi digital erat kaitannya dengan pengembangan Smart ASN yang diharapkan mampu menguasai teknologi informasi, berbahasa asing dan memiliki jejaring kerja yang luas.
Kehadiran diplomasi digital pada era diplomasi kontemporer membutuhkan keterampilan media sosial, kemampuan untuk menginterpretasikan output analitik data besar dan kemahiran yang sama dalam penggunaan polling dan pelaksanaan focus group (Aharoni, 2015).
Ditambah lagi pada era ini, keterampilan berbahasa semakin meluas dan bagi digital natives, kedatangan teknologi terasa natural. Sementara, para diplomat atau pejabat di masa lalu berjuang untuk memahami dan menggunakan cara komunikasi baru (Stanzel, 2018)
Dalam mendukung implementasi digital diplomasi di Indonesia, Kemenlu RI menetapkan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri RI tahun 2015-2019 yang berisikan tentang peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola, dan kompetensi SDM berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Setelah menempatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai strategi untuk mencapai tujuan dan visi misi, Kementerian Luar Negeri RI kemudian memilih penggunaan media sosial sebagai tombak utama implementasi digital diplomasi karena dinilai mampu menjalin hubungan publik secara luas. (Dwikardana , Djelantik, Triwibowo, Valerisha, & Martha, 2017).
Berkaitan dengan hal tersebut, Kemenlu RI memilih media sosial twitter dengan akun @Kemlu_RI sebagai media utama yang dapat membantu aktivitas digital diplomacy karena media sosial tersebut dianggap efektif dalam merespons pertanyaan dan menyampaikan pesan kepada publik.
Selain itu, akun twitter tersebut bersifat informatif mengenai perkembangan yang terjadi seputar hubungan Indonesia dengan negara lain. Untuk memudahkan publik dalam mencari informasi yang terkait, Kemenlu RI mempermudah pencarian informasi dengan menggunakan tagar yang berbeda-beda.
Misalnya, untuk mencari informasi terbaru tentang perlindungan WNI di luar negeri saat situasi pandemi Covid-19, maka publik bisa menemukan informasi tersebut melalui tagar #SahabatKemlu atau #Diplomates, sedangkan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai kegiatan diplomasi Indonesia dengan negara lain maka publik dapat mencari dengan menggunakan tagar #inidiplomasi.
Lebih lanjut berkaitan mengenai penggunaan TIK dalam implementasi diplomasi digital dapat dikatakan erat kaitannya dengan mewujudkan Smart ASN di Indonesia. Pengembangan kompetensi dan kesejahteraan ASN dengan hadirnya kriteria berwawasan global dan memahami teknologi dan informasi membuat Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi turut serta meningkatkan kemampuan digital SDM yang ada pada tubuh Kemenlu RI.
Dilansir dari kemlu.go.id, pada tanggal 10 September 2019, Menteri Retno Marsudi mengadakan Regional Conference on Digital Diplomacy (RCDD) yang dihadiri oleh 200 peserta yang berasal dari 16 negara di kawasan Asia dan Pasifik. Tujuan diadakannya RCDD tersebut ditujukan agar para delegasi dan peserta dapat saling belajar, memperkaya pemahaman kompetensi digital diplomacy, serta menumbuhkan rasa kerja sama. (Kemlu.go.id, 2019)
Selain menghadirkan konferensi, Kemenlu RI juga melakukan pendidikan dan pelatihan fungsional yang diperuntukkan bagi diplomat senior Indonesia yang dinamakan Sesparlu.
Pada kegiatan Sesparlu tersebut, para peserta akan mengikuti berbagai kegiatan seperti kelas, seminar, diskusi panel, hingga pelatihan keahlian dengan tujuan untuk mempersiapkan para diplomat agar lebih professional, komunikatif, memiliki kemampuan memimpin, jejaring yang luas, serta menguasai isu-isu strategis yang ada di dunia. (sesparlu.kemlu.go.id, 2014).
Terkait isu terkini yaitu pandemi Covid-19, digital diplomacy semakin gencar dilakukan oleh Kemenlu RI. Salah satunya yaitu penguatan diplomasi ASEAN untuk mensinergikan negara-negara di ASEAN dalam memerangi pandemi Covid-19. Digital diplomacy dilakukan melalui video conference dalam diskusi Asean Coordinating Council ( ACC) pada hari Kamis, 9 April 2020 (Aldila, 2020).
Dalam hal ini, Indonesia mengusulkan protocol of movement of people di wilayah ASEAN pada masa pemulihan pasca-pandemi. Selain itu, pada peringatan Hari Pendidikan Nasional, Duta Besar RI untuk Selandia Baru telah berhasil memanfaatkan digital diplomacy dalam melaksanakan pertemuan virtual bersama millenials di Selandia Baru (Kementerian Luar Negeri RI, 2020).
Pada pertemuan ini Dubes RI, Tantowi Yahya menyampaikan bahwa kondisi pandemi Covid-19 dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Pertemuan ini berlangsung semarak dengan antusiasme peserta yang begitu tinggi, berbagai saran juga bermunculan selama diadakan pertemuan virtual ini.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah merespon visi Pemerintah Republik Indonesia tahun 2045 dalam membangun sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan mereformasi ketenagakerjaan. Digital Diplomacy merupakan bentuk reformasi sistem diplomasi di beberapa negara guna beradaptasi dengan dinamika lingkungan dan modernisasi akibat Revolusi Industri 4.0.
Kehadiran inovasi dalam proses diplomasi juga berimplikasi pada peningkatan kapabilitas ASN dan diplomat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan memasukkan unsur digital pada pelaksanaan kerjanya.
Terlebih pada masa pandemi Covid-19 ketika kegiatan diplomasi tidak dapat dilakukan secara tatap muka, digital diplomacy yang mengandalkan sejumlah media dan aplikasi berbasis elektronik memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang pekerjaan diplomat dan ASN di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
