Catatan Ringan: Saatnya Perkuat Bulog dan Bangun Sentra Pangan Nasional
- vstory
VIVA - Beberapa waktu lalu saya menulis di forum ini dengan judul, Pasca Covid-19, Awas Kelangkaan Pangan. Dan kemarin, Presiden Jokowi, seperti dikutip dari media, secara secara khusus memberi arahan kepada tiga menterinya terkait ketahanan pangan.
Ketiga menteri itu yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Seperti diketahui, FAO, badan pangan dunia di bawah PBB, memberi peringatan tentang potensi krisis pangan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dan kekeringan. Untuk Indonesia, besarnya potensi kerentanan pangan tecermin juga dari hasil sensus ekonomi nasional dari Badan Pusat Statistik Maret 2019.
Publikasi BPS itu menunjukkan, separuh dari 34 provinsi di Indonesia masih memiliki ketahanan pangan yang rendah, dengan pengeluaran rata-rata per kapita untuk pangan masih lebih besar daripada pengeluaran bukan makanan.
Jadi, Indonesia sangat rentan mengalami krisis pangan. Peningkatan jumlah penduduk, di sisi lain luas lahan pertanian juga menyusut secara signifikan secara berkelanjutan sebagai factor utama kerentanan tersebut.
Total produksi beras nasional saat ini sekitar 31 juta ton per tahun, sementara konsumsi per bulan 2,5 juta ton. Akibatnya pemerintah melakukan impor beras yang cukup besar setiap tahunnya untuk mengamankan stok cadangan beras nasional.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2019 menyatakan, impor beras Indonesia periode Januari-November 2018 mencapai 2,2 juta ton. Melonjak dibandingkan periode Januari-Desember 2017 yang hanya mencapai 305,75 ribu ton. Nilai impor beras dalam periode yang sama juga mengalami peningkatan menjadi US$ 1,02 miliar dibanding sepanjang 2017 yang hanya sebesar US$ 143,65 juta.
Oleh karena itu, kita menyambut baik langkah antisipasi yang dilakukan Presiden Jokowi untuk membangun Kawasan food estate yang akan menjadi sentra baru ketahanan pangan nasional. Lokasi food estate rencana terpusat di Provinsi Kalimantan Tengah.
Pembangunan Kawasan food estate ini bukan saja untuk mengantisipasi kelangkaan pangan, tapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang demikian besar. Kalau satu hektar saja dikerjakan oleh 10-20 orang saja, maka Kawasan food estate yang luasnya 164 ribu hektar bias menyerap tenaga kerja hamper 2 juta orang!
Selain membangun food estate, pemerintah perlu juga memperkuat peran Badan Usaha Logistis Nasional. Bulog seperti yang disampaikan Kepala Bulog Budi Waseso menyampaikan ada empat hal yang menjadi tantangan Bulog dalam menjalankan penugasan penyerapan beras petani.
Pertama, Bulog ditugaskan untuk pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) tapi tak diberikan anggaran untuk melakukan pembelian. Bulog menggunakan dana komersial untuk melaksanakan penugasan pemerintah.
Oleh karena itu Bulog harus diberi modal untuk menyerap beras untuk cadangan beras pemerintah. Kalau Garuda Indonesia diberikan dana talangan sebesar Rp 8,5 triliun dan Kratau Steel sebesar Rp 3 triliun, lantas kenapa Bulog yang menjalankan tugas strategis pemerintah tidak didukung pendanaannya?
Kedua, Bulog tak dibolehkan masuk ke pasar untuk menjual beras. Padahal saat membeli beras menggunakan dana pinjaman komersial. Harusnya Bulog ditunjuk menjadi penyalur utama program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sehingga beras Bulog tidak rusak dan atau kualitas beras menurun.
Ketiga, Bulog masih belum memiliki gudang khusus beras. Wajar bila kualitas beras Bulog kualitasnya menurun karena tidak disimpan di Gudang sesuai standar beras. Oleh karena itu, pemerintah harus menganggarkan penyertaan modal negara (PMN) untuk Bulog membangun gudang khusus beras yang modern.
Bila program food estate berjalan baik, dan Bulog diperkuat permodalannya, termasuk anggaran untuk membangun gudang beras modern, maka ke depan kita tak perlu kuatir akan krisis pangan. Pemerintah harus memperkuat Bulog sebagai sebuah badan yang memiliki kewenangan untuk menyerap beras petani sebagai cadangan beras pemerintah dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. (Lalu Mara Satriawangsa)
