- vstory
VIVA – Dunia Pendidikan di Indonesia di tangan Mendikbud Nadiem Makarim memulai babak anyar. Dampak dari pandemi COVID-19 membuat sistem banyak berubah, termasuk kegiatan belajar-mengajar. Baru-baru ini publik tengah dihebohkan dengan pernyataan mantan bos Gojek tersebut terkait akan dipermanenkannya pembelajaran jarak jauh (PJJ) meskipun pandemi telah usai.
PJJ kabarnya akan diterapkan secara permanen dan hibrida. Maksudnya, meski pandemi COVID-19 telah berakhir namun sistem belajar mengajar di Indonesia akan tetap menggunakan model belajar daring yang digabungkan dengan tatap muka.
Persoalan yang muncul jika memang benar PJJ akan ditetapkan permanen adalah belum semua daerah memiliki infrastruktur teknologi komunikasi yang memadai dan juga tidak semua siswa serta orangtua sudah menjangkau teknologi.
Tentu kita sudah sering mendengar cerita soal siswa-orangtua yang kesulitan mengikuti PJJ karena daerahnya tidak tersentuh jaringan internet. Bahkan ada sekolah yang kegiatan belajar-mengajarnya tidak berjalan sama sekali, jadi hanya diberi tugas tanpa adanya pengawasan.
Bagaimana Kesiapan Kalbar dalam Pembelajaran Daring?
Masalah akses komunikasi yang sulit juga masih menjadi PR besar di Kalbar. Menurut data BPS dari hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018, lebih dari 500 desa atau hampir 30 persen dari seluruh desa/kelurahan yang ada di Kalbar belum mendapat akses sinyal internet. J
ika ingin tersambung dengan internet, maka warga harus memasang wi-fi. Tanpa perangkat tersebut mustahil sinyal bisa menembus ponsel mereka, bahkan bagi provider sekelas Telkomsel sekalipun.
Di samping itu, dari seluruh desa/kelurahan yang sudah ada sinyal internet, ternyata lebih dari 80 persennya belum berjaringan 4G/LTE. Padahal, kebutuhan dasar untuk melakukan proses belajar-mengajar secara daring adalah memiliki koneksi internet yang cepat. Kondisi ini tentu saja akan menghambat proses belajar-mengajar yang dilakukan secara daring.
Selain dari sisi infrastruktur, penguasaan teknologi oleh siswa serta orangtua juga penting untuk diperhatikan karena masih banyak siswa maupun orangtua yang belum melek teknologi. Menurut BPS dari hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019, persentase penduduk yang mengakses internet di Kalbar kurang dari 40 persen. Artinya, sebagian besar penduduk di Kalbar belum melek teknologi.
Apabila persentase penduduk yang mengakses internet dirinci menurut daerah, maka Kota Pontianak menempati urutan pertama yaitu mencapai 67 persen. Kemudian disusul oleh Kota Singkawang (58%) dan Kubu Raya (43%). Sementara itu, tiga daerah yang persentase penduduknya paling sedikit mengakses internet adalah Kabupaten Landak (23 %), Melawi (24%), dan Sekadau (25%).
Melihat kondisi Kalbar saat ini, maka sebagian besar daerah belum siap untuk menerapkan pembelajaran daring mengingat masih terkendala akan infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusianya dalam menguasai teknologi. PJJ mungkin bisa dilakukan namun hanya untuk sebagian kecil sekolah yang berada pada daerah tertentu.
Namun, sebelum mematenkan wacana PJJ, sebaiknya pemerintah terlebih dulu membenahi silang sengkarut pembelajaran daring saat ini. Sebab apa yang dimulai tanpa persiapan matang tentu akan menjadi hasil yang kurang memuaskan.
Pemerintah perlu terlebih dahulu memenuhi kebutuhan dasar PJJ seperti listrik, gawai dan sinyal internet bagi para siswa atau guru. Selain itu, pemerintah juga perlu memikirkan kuota internet siswa dan guru mengingat saat ini kuota masih menjadi barang yang mahal. (Penulis: Arif Rahman, Statistisi Ahli BPS)
