Catatan Ringan: Mas Menteri Nadiem dan Mas Gubernur Anies, Kapan Sekolah Dibuka?
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA - Pandemi Covid-19 belum berakhir, dan entah kapan berakhirnya. Tak jelas dan tak ada yang tahu. Akibatnya, berbagai kegiatan termasuk di bidang pendidikan pun terganggu.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengambil kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Bisa dimengerti. Kebijakan itu sebagai upaya untuk menghindari sekolah dan atau lembaga pendidikan sebagai cluster penyebaran Covid-19.
Masalahnya PJJ atau pendidikan online tidaklah semudah yang dikira. Bagi sekolah-sekolah tertentu yang memiliki fasilitas lengkap dan murid dari kalangan sosial dan ekonomi mampu, tak masalah. PJJ bisa dilakukan via zoom atau google classroom.
Tapi sebaliknya bagi sekolah-sekolah yang tak memiliki fasilitas penunjang, dan murid dari kalangan sosial ekonomi pas-pasan, bisa bermasalah. Ditambah lagi, ketimpangan fasilitas infrastruktur di berbagai daerah di seluruh Indonesia demikian lebar. Belum lagi kemampuan dalam menggunakan media daring, seperti latop dan telepon genggam.
Kendala lainnya adalah tidak semua orangtua bisa mendampingi anak-anak belajar secara online. Bisa jadi karena kemampuan terbatas, dan sibuk bekerja. Bila orangtua yang korban PHK, bisa bermasalah lain lagi, suasana di rumah pun menjadi terganggu. Jadi wajar bila video emak asal Medan yang ngomel-ngomel dengan kebijakan sekolah online menjadi viral.
Beberapa hari lalu, lembaga survei Cyrus Network menyampikan hasil survei terkait perlu tidaknya sekolah dibuka. Hasilnya sebanyak 80 persen responden sangat setuju dan setuju apabila sekolah baik TK, SD, SMP, maupun SMA dibuka kembali walaupun saat ini masih pandemi Covid-19.
Hasil survei tersebut menyebutkan ada sebanyak 54,1 persen responden sangat setuju. Kemudian 26,1 persen setuju, 14,8 persen tidak setuju, dan 5,0 persen sangat tidak setuju.
Tak hanya sekolah, sebanyak 52,4 persen responden menyatakan sangat setuju jika perguruan tinggi dibuka kembali. Kemudian 26,3 persen menyatakan setuju, tidak setuju 17,0 persen, dan 4,4 persen sangat tidak setuju.
Semoga hasil suvei Cyrus Network bisa menjadi masukan kepada Mas Menteri Nadiem Makarim dan Mas Gubernur Anies Baswedan untuk mengambil keputusan yang tepat dan terukur.
Selain masalah PJJ, Mas Menteri Nadiem pusingkan dengan mundurnya tiga organisasi kemasyarakatan, masing-masing Muhammadiyah, NU dan PGRI yang sudah berkontribusi besar dalam dunia pendidikan dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud. Keputuan ketiga organisasi tersebut untuk mundur dari POP karena banyak peserta yang bermasalah dan tidak kredibel.
POP bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan sekolah. Tapi yang paling disorot publik adalah masuknya dua yayasan, masing-masing Sampoerna dan Sukanto Tanoto sebagai penerima dana POP, meski dengan alasan sebagai dana pendamping.
Masuknya dua yayasan ini bisa jadi sesuai prosedur adminitrasi. Masalahnya apakah keputusan bersih dari muatan konflik kepentingan. Mengingat Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril sebelumnya adalah dekan atau pengajar di Universitas Sampoerna dan pernah menjadi bagian dari Tanoto Foundation.
Di sisi lain, kita perlu bertanya, kenapa kedua yayasan itu membutuhkan dana pendamping? Bukankah Sampoerna dan Sukanto Tanoto merupakan filatropis ternama. Jangan sampai publik melihat kedua yayasan itu menabur beras untuk dapat ayam. Rp 20 miliar terlalu kecil untuk kedua yayasan itu.
Mundurnya ketiga organisasi itu dari POP Kemendikbud bisa dibaca sebagai ketidak percayaan kepada Mas Menteri Nadiem dan lembaga yang dipimpinnya. Ini tak baik bagi dunia pendidikan nasional mengingat ketiga organisasi itu sangat besar kontribusinya bagi pendidikan nasional.
Sebelum terlambat, dan merembet kemana-mana. Penulis menyarankan kepada Mas Menteri Nadiem untuk datang bersilaturahmi kepada pimpinan dan pengurus Muhammadiyah, NU dan PGRI.
Apalagi bila dilihat dari sisi usia, sudah sepantasnya Mas Menteri yang datang kepada ketiga organisasi tersebut. Jelaskanlah semuanya secara terbuka, termasuk lembaga yang menerima dana POP tersebut. Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga. (Lalu Mara Satriawangsa)
