- vstory
VIVA – Pemuda merupakan garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan dan pembangunan bangsa. Kemajuan suatu bangsa sering kali dikaitkan dengan bagaimana peran pemuda di dalamnya.
Di Indonesia, keberadaan pemuda semakin bermakna mengingat saat ini Indonesia tengah memasuki tahap awal bonus demografi yang puncaknya terjadi pada tahun 2030.
Bonus demografi adalah suatu kondisi di mana komposisi jumlah penduduk yang berusia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun).
Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2009, pemuda adalah penduduk berusia 16 hingga 30 tahun yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Dalam sudut pandang demografi penduduk, kelompok umur pemuda masuk sebagai usia produktif, yaitu usia yang dalam perhitungan beban ketergantungan memiliki posisi sebagai penanggung beban penduduk usia tidak produktif.
Berdasarkan data BPS, diperkirakan ada sekitar 1,255 juta orang pemuda di Kalbar (24,76 persen) pada tahun 2019. Itu berarti, 1 dari 4 orang penduduk di Kalbar adalah seorang pemuda.
Tentu saja angka tersebut bukanlah jumlah yang kecil dan akan sangat berarti jika diiringi dengan kualitas yang mumpuni, mengingat mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa ini di masa depan.
Melihat fakta tersebut, sudah selayaknya pemuda Kalbar mampu berperan lebih sesuai dengan kualitas yang dimiliki, sehingga peran pemuda sebagai katalisator pembangunan semakin terlihat nyata.
Komposisi Pemuda Kalbar
Menurut data BPS tahun 2019, persentase pemuda laki-laki di Kalbar (50,92 persen) lebih banyak dibandingkan pemuda perempuan (49,08 persen). Kondisi ini juga yang menciptakan angka rasio jenis kelamin pemuda Kalbar berada pada kisaran 103,74. Artinya, dari 100 orang pemuda perempuan terdapat 104 pemuda laki-laki.
Berdasarkan daerah tempat tinggal, sekitar 449,43 ribu (35,80 persen) pemuda Kalbar tinggal di daerah perkotaan. Sementara itu, pemuda yang tinggal di daerah perdesaan ada sebanyak 805,77 ribu (64,20 persen). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemuda Kalbar lebih banyak tinggal di daerah perdesaan dibanding perkotaan.
Selanjutnya, menurut status perkawinan, kesenjangan paling tinggi justru terlihat antara pemuda laki-laki dan perempuan yang berstatus kawin. Persentase pemuda perempuan yang berstatus kawin mencapai 54,31 persen, sedangkan pemuda laki-laki hanya sekitar 32,12 persen.
Hal ini mengisyaratkan bahwa pemuda perempuan cenderung lebih awal menikah dibandingkan pemuda laki-laki. Fenomena tersebut tergambar dari usia kawin pertama mereka yaitu persentase perempuan yang menikah lebih tinggi dibandingkan pemuda laki-laki
Kemudian, sekitar 41,32 persen pemuda perempuan di Kalbar menikah di bawah usia 19 tahun sedangkan pemuda laki-laki hanya 13,47 persen. Hal yang menyedihkan adalah, masih ada sekitar 0,47 persen pemuda laki-laki yang menikah di bawah usia 16 tahun sementara pemuda perempuan bahkan mencapai 6,43 persen. Hal ini cukup ironis, karena pada usia tersebut seharusnya mereka tengah mengenyam pendidikan di jenjang SMP/sederajat.
Selanjutnya, persentase pemuda dengan usia kawin pertama kurang dari 16 tahun di perdesaan hampir tiga kali lebih besar dibandingkan di perkotaan (5,08 persen berbanding 1,90 persen). Tingkat pendidikan pemuda di perdesaan yang relatif rendah mengindikasikan bahwa masih banyak pemuda di perdesaan yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan dan lebih memilih untuk menikah.
Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Pemuda Kalbar
Kualitas pemuda dapat dilihat dari capaian pendidikan dan kesehatannya. Pendidikan merupakan kunci dari kesejahteraan suatu bangsa. Pernyataan tersebut tentu tidak berlebihan, mengingat investasi yang paling besar dalam pembangunan dan kemajuan negara adalah pendidikan sumber daya manusia yang ada di dalamnya.
Selanjutnya, pembangunan di bidang kesehatan juga merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan, harus selalu berada dalam kondisi sehat. Hal tersebut diperlukan agar pemuda dapat secara proaktif mengembangkan diri dan mengelola berbagai sumber daya pembangunan untuk kepentingan masyarakat dan negara.
BPS mencatat bahwa angka buta huruf (ABH) pemuda Kalbar hanya sekitar 0,33 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 3 dari 1000 pemuda Kalbar yang buta huruf. Walaupun angka ini terbilang kecil, namun berbagai usaha tetap harus dilakukan demi tercapainya bebas buta huruf bagi seluruh penduduk Kalbar, khususnya pemuda.
Pada tahun 2019, Kalbar didominasi oleh pemuda yang berpendidikan SMP/sederajat yaitu sebesar 31,09 persen. Kemudian, disusul oleh pemuda berpendidikan SD ke bawah sebesar 30,89 persen, SMA/sederajat 29,29 persen, dan hanya 8,73 persen pemuda di Kalbar yang menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
Sementara itu, rata-rata lama sekolah pemuda Kalbar di daerah perdesaan (8,78 tahun) lebih rendah dibanding di perkotaan (11,10 tahun).
Kemudian, untuk mengukur status kesehatan pemuda, indikator yang biasa digunakan adalah angka kesakitan. Angka kesakitan merupakan keluhan atas suatu penyakit yang dirasakan oleh penderita yang menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari.
Berdasarkan data BPS, sekitar 17,48 persen pemuda Kalbar pernah mengalami keluhan kesehatan pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun yang sama angka kesakitan pemuda Kalbar adalah sebesar 6,68 persen.
Kondisi tersebut menjelaskan bahwa dari 100 orang pemuda di Kalbar, ada sekitar 17 sampai 18 orang diantaranya mengalami keluhan kesehatan dan 6 sampai 7 orang diantaranya mengalami sakit.
Kondisi Ketenagakerjaan Pemuda Kalbar
Menurut BPS, pemuda Kalbar yang bekerja ada sekitar 54,57 persen pada 2019. Persentase pemuda perdesaan yang bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda perkotaan (55,57 persen berbanding 52,79 persen).
Hal tersebut diduga karena rendahnya capaian pendidikan di perdesaan. Dengan rendahnya rata-rata lama sekolah dan tingginya angka putus sekolah di perdesaan, secara otomatis akan mendorong pemuda perdesaan untuk masuk dalam pasar kerja lebih awal.
Berdasarkan jenis kelamin, persentase pemuda laki-laki yang bekerja jauh lebih tinggi daripada pemuda perempuan (68,10 persen berbanding 40,40 persen). Hal ini tidak lepas dari budaya umum masyarakat bahwa yang bekerja adalah laki-laki, sebagai pengayom dan sumber nafkah keluarga, sementara perempuan sebaiknya mengurus rumah tangga.
Berdasarkan tingkat pendidikannya, BPS mencatat bahwa pemuda yang bekerja didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMA/sederajat (37,54 persen), lalu disusul oleh pemuda yang berpendidikan SD ke bawah (31,58 persen), pemuda bekerja yang berpendidikan SMP/sederajat (19,80 persen), dan hanya 11,07 persen pemuda bekerja yang berpendidikan Perguruan Tinggi.
Selanjutnya, BPS juga mencatat bahwa pemuda Kalbar paling banyak bekerja di sektor jasa-jasa (44,33 persen), lalu disusul sektor pertanian (37,74 persen), kemudian diikuti oleh sektor manufaktur (17,93 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian bukan lagi sektor utama yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Kalbar.
Saran untuk Pemerintah Daerah
Pada bidang pendidikan, Kalbar masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam menjamin akses dan pemerataan pendidikan untuk sekolah menengah dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, permerintah perlu meningkatkan pembangunan dalam bidang pendidikan agar permasalahan tersebut dapat segera diatasi.
Kemudian pada sisi kesehatan, sudah seharusnya pemerintah terus berupaya untuk menekan angka kesakitan di Kalbar. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pembangunan dalam bidang kesehatan, terutama yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.
Selanjutnya, dalam hal ketenagakerjaan, pemerintah daerah sebaiknya juga menyediakan lapangan usaha yang layak untuk pemuda di Kalbar, karena sebagian besar pemuda di Kalbar tinggal di daerah perdesaan. Padahal, jenis lapangan usaha yang ada di daerah perdesaan sangatlah terbatas. Oleh karena itu, pemerintah daerah haruslah selalu berupaya untuk menciptakan lapangan usaha yang sebesar-besarnya untuk para pemuda, khususnya di daerah perdesaan. (Penulis: Arif Rahman, Statistisi Ahli Pertama BPS)
