- ANTARA/HO/20
VIVA – Jauh sebelum kita melaksanakan pemilihan kepala daerah dan presiden secara langsung, kita sudah mengenal pemilihan kepala desa secara langsung. Masyarakat desa berbondong-bondong mendatangi tempat pemilihan yang telah ditentukan untuk memilih pemimpin masa depan mereka.
Calon terpilih biasanya adalah manusia terbaik secara moral dan sosial di desanya. Konon, sistem ini dianggap sebagai demokrasi tertua di negeri ini.
Di Jawa khususnya ada mitos bahwa calon kepala desa yang bakal terpilih biasanya adalah orang yang ketiban pulung (kejatuhan pulung). Pulung diyakini sebagai penampakan sinar terang benderang yang jatuh dari langit dan menuju ke arah rumah bakal calon yang akan terpilih. Pulung adalah isyarat restu Tuhan kepada calon pemimpin tersebut.
Sejak dulu rakyat kita percaya bahwa para pemimpin adalah pilihan Tuhan. Di masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam di tanah air, seorang Sultan memiliki gelar Khalifatullah (Wakil Allah), setidaknya dalam sejarah kesultanan di Jawa gelar Khalifatullah mulai dipakai sejak era Amangkurat IV.
“Vox populi, vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan.” Ungkapan berbahasa ini tidak asing bagi masyarakat luas. Pada saat hakim membacakan putusannya, pasti diawali dengan menyebut nama Tuhan: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam praktik sehari-hari sering sekali nama Tuhan itu dibuat untuk “jualan” perkara, sebab banyak perkara di negeri ini memang bisa dijualbelikan.
Sekali pun awalnya dikenal di dunia peradilan, namun saat ini ungkapan vox populi, vox dei lebih populer di dunia politik. Dalam hati yang paling dalam, rakyat merindukan sosok pemimpin yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, membawa keadilan bagi seluruh rakyatnya.
Banyak orang menyangsikan kualitas pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang. Di samping tingkat partisipasi yang diprediksi bakal menurun lantaran banyak orang yang takut akan timbulnya klaster baru Covid-19, Pilkada kali ini diramalkan bakal marak ditemukan kasus politik uang dan penyalahgunaan anggaran penanganan Covid-19.
Masyarakat penerima bantuan soaial sangat sulit membedakan apakah bantuan itu berasal dari pemerintah ataukah dari calon kepala daerah, apalagi banyak ditemukan bantuan sosial Covid-19 dengan kemasan bergambar calon kepala daerah. Dalam situasi seperti ini tentunya yang paling diungtungkan adalah petahana. Dalam Pilkada Desember mendatang, terdapat ratusan petahana yang turut bertarung.
Petahana bisa tampil sebagai pahlawan dan juru selamat serta mengambil kesempatan di tengah kesempitan. Mereka tampil dengan gagah berani sebagai sosok penyelamat di tengah penderitaan masyarakat dengan memanfaatkan anggaran Covid-19. Dari pilkada ke pilkada sudah membuktikan, bahwa ternyata suara rakyat tidak selalu merupakan suara Tuhan. Tuhan tidak mungkin memilih pemimpin yang mengkhianati rakyatnya.
Pemimpin yang dikehendaki Tuhan tidak selamanya pada awalnya adalah sosok yang dicintai mayoritas rakyatnya. Banyak pemimpin pilihan Tuhan harus berhadapan dengan mainstream. Sejarah para nabi barangkali bisa dijadikan contoh bahwa idealisme seorang pemimpin tidak serta merta bisa diterima oleh mayoritas masyarakat.
Yesus adalah seorang pemimpin besar, terbukti dia memiliki ratusan juta pengikut di seluruh dunia. Namun ingat ketika dia mulai memroklamasikan sebagai Mesias, perlawanan keras datang dari berbahai sudut, mulai dari mayoritas masyarakat, penguasa, dan tokoh agama, bahkan dia menerima vonis hukuman salib.
Sebagai pemimpin, Yesus tidak pernah menjanjikan uang kepada calon pengikutnya, namun sebaliknya: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku. Karena barangsiapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan menyelamatkannya” (Lukas 13:23-24).
Begitu pula dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Sekali pun banyak penduduk di sekitar Rasulullah pada saat itu telah mengetahui tentang kebenaran misinya, namun perlawanan terhadapnya datang bertubi-tubi. Dalam Quran (27:14) disebutkan bahwa mereka mengingkarinya karena kelalilam dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenaran itu.
Pemimpin-pemimpin yang lahir pada era reformasi, dulunya adalah figur-figur yang anti-mainstream dan berhadapan dengan superioritas penguasa. Mereka, ketika Orde Baru berkuasa adalah sosok yang merupakan simbol perlawanan terhadap keditaktoran penguasa.
Mereka tidak lahir secara tiba-tiba sebagai sosok yang memperoleh simpati masa yang luas, namun harus menanggung penderitaan akibat tekanan dari penguasa yang didukung oleh partai terbesar waktu itu dan juga oleh tentara. Mereka adalah pemimpin yang lahir secara natural, bukan lahir karena menjadi “sinterklas dadakan”.
Pemimpin yang dicintai rakyat pada saat ini adalah identik dengan bagi-bagi bingkisan dan amplop. Imbas dari pilkada transaksional tersebut adalah maraknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, terutama kepala daerah, demi mengembalikan modal ketika berperan sebagai “juru selamat” palsu tersebut.
Kepala daerah terpilih juga harus bagi-bagi proyek dan jabatan kepada para relawan dan tim suksesnya. Siapa ditempatkan pada jabatan apa tidak dinilai dari latar belakang akademis dan jejak rekam prestasi dalam bidangnya, tetapi pada seberapa besar kontribusi dalam pemenangan pilkada, terlepas dari yang bersangkutan memiliki kompetensi dan performansi di bidang itu atau tidak.
Zaman telah berganti, banyak orang berpikiran pragmatis, tak peduli apakah pilihannya adalah suara hatinya dan demi masa depan bangsanya. Suara hati yang paling dalam adalah suara Tuhan. Sayang sekali, banyak orang yang tidak mendengarkan suara hatinya. Yang didengar adalah suara "hantu-hantu" yang bergantayangan menjelang pencoblosan. Mereka hanya menjanjikan kenikmatan sesaat, namun membawa penderitaan jangka panjang.
