Menakar Demokrasi Indonesia
- vstory
VIVA – Demokrasi, merupakan salah satu aspek yang tertuang di dalam salah satu sila yakni sila ke-4 Pancasila yakni: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”
Walaupun secara langsung kata “demokrasi” tidak tertulis langsung pada sila ke-4, namun keterwakilan frasa “hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” sangat kental akan makna demokrasi. Tentunya dengan demokrasi yang kuat dengan berlandaskan dasar negara yang kokoh, masyarakat Indonesia jelas mengharapkan demokrasi yang sehat di dalam NKRI.
Lalu, bagaimana keadaan demokrasi Indonesia saat ini? Demokrasi merupakan suatu tatanan hidup masyarakat yang sulit diukur secara objektif. Kita sering mendengar pendapat para pakar demokrasi tentang keadaan demokrasi Indonesia saat ini. Namun darinya didapatkan opini-opini dianggap masih subjektif.
Ditambah, keterwakilan wilayah analisis demokrasi para pakar masih mencakup wilayah-wilayah strategis saja seperti ibu kota negara atau kota-kota besar lain di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan suatu penakaran yang lebih representatif serta objektif untuk mengetahui tingkat demokrasi yang sebenarnya.
Menakar Demokrasi
Nyatanya, Indonesia memiliki suatu alat ukur mumpuni yang mampu menakar keadaan demokrasinya sendiri. Bahkan, negara lain pun belum memiliki alat ukur demokrasi yang serinci dan sekomprehensif yang dimiliki oleh Indonesia. Indikator yang selama ini dikenal dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
IDI dipercaya sebagai pengukur keberhasilan tatanan berdemokrasi di Indonesia. Terbukti, keberhasilan sasaran pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 khususnya di bidang demokrasi tercermin dari nilai indeks demokrasi.
IDI merupakan alat pengukuran empiris yang dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat di bidang demokrasi dan politik di Indonesia. Indeks ini dihitung oleh BPS dengan stakeholder penggagasnya yakni BAPPENAS, KEMENKOPOLHUKAM, dan KEMENDAGRI. Indeks ini telah merekam maju-mundurnya tatanan demokrasi dan politik nasional sejak 2009 lalu.
Sebagai indikator yang komposit, IDI tergabung dalam tiga aspek sebagai dasar pengukuran. Aspek-aspek tersebut tersusun dari kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga negara. Tiga bagian itu tidak hanya mendeskripsikan demokrasi pada sisi birokrasi saja, melainkan aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, serta lembaga peradilan dan penegak hukum.
