Standar Kemiskinan di Indonesia Rendah? Ini Jelasnya

VIVA – Pagi-pagi saat bersiap mengikuti pembukaan pelatihan “induknya survei” di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamasa, saya sempatkan menonton berita. Saya tertarik menyimak tajuk yang diangkat salah satu stasiun tv swasta, membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di masa pandemi. Semua data yang dikutip berdasarkan hasil rilis BPS RI.

Saya tertegun dan mendengarkan dengan seksama redaksi yang disampaikan redaktur tentang standar kemiskinan di Indonesia. Disampaikan kritik, bahwa kemiskinan di Indonesia kembali mencapai angka dua digit. Kemiskinan yang mencapai 10,19 persen diyakini akan jauh lebih besar jika saja garis kemiskinan (GK) Indonesia berpedoman pada World Bank, sebesar USD 2 per hari per kapita.

Saya kemudian tertegun, apakah tv sebesar ini dengan selalu mendatangkan narasumber (ekonom) yang sudah banyak jam terbangnya, bisa begitu fatal memberitakan hal ini. Atau, memang sengaja memberikan opini yang terkesan “wow” agar lebih menarik pemirsa yang minim literasi itu. Bisa juga redakturnya juga tidak mengerti karena juga sama minim literasi.

Mari kita sejenak menyimak masalah kemiskinan ini. Data kemiskinan makro (bukan by name by address), itu dikumpulkan datanya oleh BPS melalui sebuah survei yang disebut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dua kali setahun. Survei ini sering disebut induknya survei karena menghasilkan begitu banyak indikator pembangunan, mencakup kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, perumahan, dan perlindungan sosial.

Jumlah sampel di seluruh Indonesia mencapai 75.000 rumah tangga untuk periode September dan 345.000 untuk periode maret dengan sebaran secara proporsional hingga level kabupaten/kota serta stratifikasi perdesaan dan perkotaan. Penjaminan kualitas data dengan pelatihan berlapis serta pengawasan dan pemeriksaan juga dengan berlapis dan sangat ketat. Dengan demikian, “sampling error” dan “nonsampling error” bisa dikontrol dan dipertanggungjawabkan.

Garis Kemiskinan

GK yang menjadi standar kemiskinan di Indonesia berdasarkan batas konsumsi minimal rumah tangga sehingga bisa dikategorikan keluar dari kemiskinan. Konsumsi mencakup makanan dan nonmakanan. Berdasarkan perhitungan harga dan kebutuhan dasar rumah tangga diperoleh komposisi GK makanan mencapai 73,87 persen sedangkan sisanya GK nonmakanan. Total GK pada periode September 2020 mencapai Rp2.216.714 per rumah tangga per bulan dengan rata-rata anggota rumah tangga di Indonesia mencapai 4,83 orang.

Halaman Selanjutnya

Itulah standar kemiskinan yang dijadikan dasar di Indonesia. Tentu saja selalu berubah. Setiap tahun selalu mengalami kenaikan yang sangat dipengaruhi oleh angka inflasi. Itu adalah angka rata-rata, setiap daerah memiliki GK masing-masing. Misalnya saja DKI Jakarta yang mencapai Rp3,3 juta per bulan per rumah tangga sedangkan Sulawesi Barat hanya mencapai Rp1,7 juta per bulan per rumah tangga.