- vstory
VIVA – Suasana desa yang sepi dari pengunjung luar daerah selama masa pandemi Covid-19 sangat terasa di desa wisata. Pembatalan kunjungan calon wisatawan ke desa wisata mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit.
Warga yang biasa bekerja dan beraktivitas di desa wisata telah kehilangan pekerjaan mereka. Kemandirian desa-desa wisata, perlahan meredup. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat dari Potensi Desa (Podes) 2018 bahwa terdapat 1.734 desa wisata di seluruh Indonesia.
Desa wisata tersebut tersebar di masing-masing kepulauan. Pulau Jawa-Bali menempati posisi paling tinggi dengan 857 desa wisata. Kemudian diikuti dengan Sumatera sebanyak 355 desa, Nusa Tenggara 189 desa, Kalimantan 117 desa. Selain itu, Pulau Sulawesi juga tercatat sebanyak 119 desa wisata, Papua 74 desa, dan Maluku terdapat 23 desa. Apakah desa wisata bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19?
Kemandirian desa wisata memang diuji dalam masa pandemi ini. Desa wisata yang menggantungkan ekonomi terutama dari pemasukan kegiatan wisata kini harus mengatur ulang strategi untuk dapat tetap bertahan dengan kemandirian yang dibentuk.
Satu kekuatan yang menjadi keuntungan dari desa wisata adalah tidak hilangnya pekerjaan utama penduduk setempat. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat di desa wisata yang masih memiliki pekerjaan utama di luar sektor pariwisata.
Salah satu contoh di desa wisata Nglanggeran di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa wisata ini sebelum serangan pandemi Covid-19 meraup omset hingga miliaran rupiah dalam setahun, dengan ratusan ribu pengunjung.
Desa Nglanggeran kemudian menutup akses bagi para pengunjung tahun lalu, meskipun kemudian mulai beroperasi lagi dengan beberapa pembatasan. Masyarakat di Desa Nglanggeran di sela waktu tersebut rutin melaksanakan “Aksi Reresik Wisata Jogja” yaitu kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan destinasi wisata dan lingkungan rumahnya.
Masyarakat yang biasanya terlibat pariwisata kegiatan utamanya kembali ke pertanian, perkebunan, dan peternakan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI merasa optimis desa wisata akan bisa menjadi pandemic winner seiring dengan perubahan tren wisata pasca pandemi.
Wisatawan akan memilih destinasi yang mengedepankan rasa aman, nyaman, bersih, sehat dan terjaga keberlanjutan lingkungannya. Desa wisata direncanakan sebagai program unggulan untuk membangkitkan semangat kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang langsung menyentuh ekonomi masyarakat (Kemenparekraf, 30/April/2021).
Segmentasi pariwisata ke depan diyakini akan lebih mengarah kepada personalize, customize, localize, dan smaller in size. Personalize diartikan wisatawan akan lebih memilih jenis pariwisata pribadi atau hanya bersama keluarga.
Kemudian customize dimana para traveler akan berwisata dengan pilihan minat khusus, seperti wisata berbasis alam. Localize, yakni wisatawan akan lebih memilih destinasi yang jaraknya tidak terlalu jauh. Sementara smaller in size adalah pariwisata dengan jumlah pengunjung di setiap destinasi wisata yang tidak terlalu masif.
Semua konsep tersebut dianggap sangat cocok dan dapat diterapkan di desa wisata. Hanya saja desa wisata harus berubah dari pola konvensional ke modern seperti dengan memanfaatkan digitalisasi. Tantangan pariwisata pada masa pandemi atau selanjutnya harus diselaraskan dengan peningkatan kemampuan para pengurus desa wisata agar dapat kembali eksis.
Pada masa pandemi covid-19, peluang desa wisata sangat besar untuk dikunjungi wisatawan kembali. Hal ini karena desa memiliki keunikan dari sisi lanskap, budaya, tradisi dan lainnya yang dapat ditawarkan untuk tujuan wisata.
Meskipun demikian desa wisata perlu dikembangkan lebih jauh serta dipromosikan dengan baik. Mengingat desa wisata di Indonesia belum banyak diketahui oleh wisatawan. Dalam pelayanan kepada wisatawan, desa wisata perlu memaksimalkan peran masyarakat lokal sehingga dapat meningkatkan pendapatan warga dan mengurangi kemiskinan.
Adanya Covid-19, perlu disiapkan protokol kesehatan terkait Yang harus dijaga adalah Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability (CHSE), dan pelaksanaan protokol kesehatan itu sendiri, agar dapat melindungi wisatawan, pelaku pariwisata dan masyarakat setempat.
Desa Wisata berdasarkan Asean Community Based Tourism Standard dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok yaitu Desa Rintisan, Desa Berkembang dan Desa Mandiri, yang kegiatannya berdasarkan Community Based Tourism.
Bentuk pariwisata di desa yang dimiliki dan dikelola masyarakat untuk melindungi nilai-nilai sosial budaya, warisan alam, dan budaya, yang dikoordinasikan di tingkat komunitas guna mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Hanya saja titik kritisnya bagaimana mendapatkan tata kelola yang efektif, transparan terkait pemilihan pengurus, peran dan tanggung jawab yang terstruktur, pengoperasian sesuai perundang-undangan. Juga mengacu persamaan gender, berprinsip sosial inklusif, bermartabat, dan aspek finansialnya dilaksanakan secara wajar.
Dengan demikian dapat terhindar dari konflik pengelolaan desa wisata yang telah berkembang. Tantangan utama pengembangan desa wisata paling tidak ada dua hal. Pertama, pandemi Covid-19 yang tidak pasti kapan selesainya. Kedua, kesiapan masyarakat lokal dalam menanggapi produk wisatanya.
Upaya membuat desa wisata bangkit
Masyarakat agar digiring untuk berwisata di daerah setempat dengan mengunjungi desa wisata. Tujuannya, demi menggairahkan kembali sektor pariwisata sekaligus mencegah persebaran Covid-19.
Desa wisata berpotensi besar untuk menjawab dua tantangan sekaligus, yaitu menggerakkan perekonomian lokal dan meminimalisir mobilisasi wisatawan, sehingga mengurangi penyebaran Covid-19. Kemenparekraf RI perlu membenahi dan melakukan pendampingan terhadap desa wisata agar lebih adaptif pada pencegahan penularan Covid-19.
Saat ini adalah momen desa wisata merebut pasar wisatawan, asal bisa memenuhi protokol kesehatan yang ketat untuk menjamin keamanan pengunjung. Saat ini semua penunjang pariwisata harus bersahabat dengan upaya pencegahan penularan Covid-19.
Memang dibutuhkan bantuan kreativitas pemerintah daerah untuk menerapkan strategi ini, misalnya dengan cara peningkatan aksesibilitas agar wisatawan dapat lebih menjangkau desa-desa wisata.
Pengelola desa wisata juga perlu melakukan adaptasi pada pola baru. Kalaupun dibuka (menerima wisatawan), dapat dibuat jumlah terbatas dulu dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan pihak terkait lainnya.
Program kerjanya jangan seakan-akan keadaan sudah normal atau hanya mengandalkan destinasi yang menarik saja, tapi harus ada jaminan soal kesehatan.
Kemenparekraf RI perlu terus memberi kebijakan pendampingan, seperti peningkatan kapasitas SDM dan pendampingan dalam menciptakan paket wisata yang akan memberikan pengalaman lebih bagi wisatawan serta meningkatkan lama tinggal.
Termasuk pendampingan memaksimalkan big data dan penggunaan media sosial untuk menangkap minat dari masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata.
