- vstory
Ekonomi Bali Lesu Akibat Pandemi
Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 berhasil melumpuhkan seluruh sektor kehidupan, salah satunya adalah sektor pariwisata. Bali yang memiliki sumber pendapatan daerah terbesar dari sektor pariwisata tentu saja mengalami keterpurukan. Dengan adanya peraturan pembatasan mobilitas fisik, akses masuk bagi wisatawan menjadi sangat terbatas. Akibatnya, terjadi penurunan jumlah wisatawan Bali yang sangat drastis. Sepanjang Januari-November 2020, jumlah wisatawan mancanegara ke Bali menurun drastis sebanyak -81,65?ri 5.772.807 kunjungan menjadi 1.050.367 kunjungan. Oleh karena itu, banyak kegiatan usaha dan ekonomi seperti perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman, industri pengolahan, industri jasa, hingga transportasi yang terpaksa berhenti. Lebih lanjut, perekonomian Bali semakin lesu akibat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 3.000 pekerja di Bali. Pada akhirnya, angka pengangguran Bali menjadi meningkat, yang biasanya paling rendah secara nasional sekarang menduduki posisi ke-18.
Work From Bali sebagai Solusi Pemerintah?
Sebagai wajah pariwisata Indonesia, maka pemerintah tak bisa diam saja dan segera mencari solusi untuk memulihkan kondisi ekonomi di Bali. Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dari Bali (Work From Bali). Kebijakan Work From Bali ini diikuti oleh tujuh kementerian yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kemenparekraf, Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Investasi. Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vinsensius Jemadu menyampaikan bahwa hanya 25% ASN saja yang diizinkan untuk bekerja dari Bali dari setiap kementeriannya. Adapun 16 hotel yang berada dalam kawasan The Nusa Dua telah melakukan koordinasi dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dalam menyediakan akomodasi dan fasilitas hotel. Luhut Binsar Panjaitan sangat berharap bahwa program Work From Bali yang telah direncanakan ini dapat membantu memulihkan dan menstimulus perputaran ekonomi. Bersamaan dengan kebijakan Work From Bali, pemerintah pun juga melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi.
Tepatkah Work From Bali Dilakukan?
Kebijakan Work From Bali yang digagas oleh Luhut ini menuai beragam respon dari berbagai pihak. Banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan Work From Bali. Masyarakat menganggap bahwa kebijakan Work From Bali ini bertentangan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi laju mobilitas fisik. Sangat aneh apabila pegawai pemerintah melakukan mobilisasi secara sengaja, apalagi saat ini kondisi pandemi juga belum stabil. Selain itu, walaupun pelaksanaan vaksinasi di Bali terbilang cepat, masyarakat tetap khawatir akan kemungkinan resiko penyebaran virus. Alasan lainnya adalah anggaran yang harus disiapkan pasti sangat besar, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, uang saku, dan sebagainya. Hal tersebut dinilai masyarakat sangat berlawanan dengan upaya pemerintah dalam memberikan bantuan sosial. Pasalnya, pemerintah sendiri juga masih kesulitan untuk mengatur defisit APBN.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin Bali Bidang Akomodasi dan Pengembangan Pariwisata, I Made Ramia Adnyana sangat menyambut baik ide Work From Bali dengan catatan dalam pelaksanaannya dapat dikembangkan ke daerah-daerah lainnya. Ketua Indonesia Food and Beverage Executive Association (IFBEC) Bali, Ketut Darmayasa juga berpendapat bahwa Work From Bali dapat menguntungkan pengusaha hotel, tempat-tempat makan, belanja oleh-oleh, serta tempat kerajinan. Work From Bali juga dinilai dapat membantu meningkatkan produktivitas ASN. Dengan adanya lingkungan dan suasana kerja yang baru, segar, dan menyenangkan, maka diharapkan output pekerjaan yang dihasilkan akan semakin baik pula.
Agar Work From Bali dapat dijalankan sebagaimana mestinya, maka pemerintah perlu menyiapkan sistem manajemen kinerja dan sistem pengawasan kepada ASN. Dalam manajemen, fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi yang strategis dalam organisasi untuk mendorong kedisiplinan pegawai. Pengawasan berfungsi untuk melihat apakah segala pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dilakukan secara teratur, tertib, terarah, serta sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di awal (Terry, 1958). Pengawasan juga dapat menentukan sanksi apa yang harus dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar kewajibannya. Dalam konteks Work From Bali, sistem pengawasan digunakan untuk melihat bahwa setiap ASN memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan dengan menghasilkan output yang baik berupa pelayanan publik yang berkualitas, sehingga perlu diingat bahwa Work From Bali ini bukan hanya sekedar pindah kantor saja. Jika terdapat ASN yang melanggar kewajibannya, maka berhak diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Referensi:
cnnindonesia.com. (2021). 3000 Pekerja Bali Jadi Korban PHK Gara-Gara Pandemi Covid-19. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210408155943-92-627554/3000-pekerja-bali-jadi-korban-phk-gara-gara-pandemi-covid-19
kompas.id. (2021). Pandemi Covid-19 Pengaruhi Kunjungan Wisatawan ke Bali. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/01/04/pandemi-covid-19-pengaruhi-kunjungan-wisatawan-ke-bali/
liputan6.com. (2021). Pulihkan Pariwisata Pulau Dewata, Menko Luhut Ajak Work From Bali. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4561303/pulihkan-pariwisata-pulau-dewata-menko-luhut-ajak-work-from-bali
suara.com. (2021). Wacana Work From Bali: Syarat, Tujuan, dan Pro Kontra. https://www.suara.com/news/2021/05/23/163913/wacana-pns-work-from-bali-syarat-tujuan-dan-pro-kontra?page=all
Amicus Curiae Cuma Terakhir untuk Bentuk Opini dan Pengaruhi Hakim MK, Menurut Pengamat
Pengamat politik meyakini amicus curiae atau sahabat pengadilan tidak akan memengaruhi putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara sengketa Pilpres 2024.
