Mensos Fokus untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Menteri Sosial Tri Rismaharini
Sumber :
  • vstory

VIVA – Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta jajaran Kementerian Sosial mencermati kebijakan nasional terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Semua program dan anggaran harus diorientasikan pada manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, mencerminkan sinergi, serta keterpaduan.

“Juga, menjaga aspek efisiensi, efektivitas serta kepatutan, ” ujar Mensos pada kegiatan Penelitian Rencana Program dan Anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2022 di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta, Selasa (15/6).

Terlebih, pada masa pandemi Covid-19 telah menaikan angka kemiskinan 24,75 juta pada September 2019 menjadi 27,55 juta di September 2020, naik 0,97%.

Kondisi itu sangat berdampak pada keluarga miskin dan rentan, serta adanya PHK, pengurangan jam kerja dan menurunnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kegiatan penelitian ini strategis untuk memastikan perencanaan program dan anggaran dapat memberi manfaat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Berdasarkan data BPS per Februari 2021 menunjukan bahwa 19,10 Juta orang atau 9,30% penduduk usia kerja terdampak pandemi Covid-19," katanya.

Program Kemensos telah memberikan dampak signifikan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat agar tidak terpuruk lebih dalam, sehingga negara harus hadir mengatasi permasalahan tersebut.

Melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) telah mampu meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Dengan dilanjutkan program jaring pengaman sosial, seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) yang menyasar sejumlah 18,8 Juta KPM di seluruh Indonesia,” tandasnya.

BPNT dan PKH merupakan bagian strategis dari skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar mampu mereduksi dampak sosial ekonomi dari pandemik Covid-19.

Data Statistik Agraria untuk Pelaku Usaha Agrikultur di Era Modernisasi

Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dilakukan dan tema RKP tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

Diharapkan semua unit kerja dapat memastikan program yang disusun memiliki dampak sosial ekonomi langsung kepada masyarakat dan tepat sasaran.

Laporan Keuangan OJK 2022 Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

Berbagai program Kemensos diarahkan untuk berkontribusi dalam pemulihan ekonomi dan menjadi landasan menuju Indonesia Maju pada tahun 2045.

“Perlu mendapatkan perhatian khusus, berbagai upaya untuk pemberdayaan sosial bagi keluarga miskin dan rentan agar mereka bisa berdaya,” pungkas Mensos.

Pemprov Jateng Raih Opini WTP dari BPK RI 12 Kali Berturut-turut
Politisi Golkar, Idrus Marham

Idrus Marham: Fakta atau Omon-Omon?

Terutama karena ia bisa membuat omon-omon dengan gampangnya merekayasa seribu fakta.

img_title
VIVA.co.id
9 April 2024
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.