- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Ir. Tri Rismaharini, MT. atau yang awam disapa dengan Risma, seorang ASN yang mampu maju menjadi wali kota sekaligus Menteri Sosial Republik Indonesia. Tidak dipungkiri lagi gaya kepemimpinannya yang unik kini telah berdampak pada perkembangan Kota Surabaya sampai saat ini.
Ia merupakan wanita pertama yang mampu menjadi wali kota terpilih kota Surabaya untuk 2 periode berturut-turut yakni pada tahun 2010-2015 dan 2016-2020. Beliau juga dipercaya untuk menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia sejak 23 Desember 2020. Etika dan etos kerjanya yang tinggi sebagai ASN telah membawa beliau menjadi tokoh besar yang dulunya hanya seorang pegawai birokrat.
Pemimpin visioner jeblosan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini dikenal dengan gaya blusukannya untuk menelisik permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
Gaya kepemimpinan blusukan ini pada dasarnya sebuah gaya kepemimpinan dimana seorang pemimpin layaknya pemimpin besar harus mampu menjangkau wilayah yang dipimpinnya sampai lapisan terbawah, ikut merasakan permasalahan tersebut, turut berpartisipasi dalam mencari solusi sehingga hal tersebut akan membantu penyusunan formulasi kebijakan yang berdasarkan pada tinjauan lapangan secara langsung. Hal inilah yang dilakukan oleh Risma baik sebagai walikota maupun seorang Menteri.
Keunikan serta keberanian Risma ini terwujud dalam gebrakan-gebrakan yang dilakukannya selama menjabat sebagai wali kota Surabaya. Salah satu kebijakan yang berhasil membawa Risma melejit di kalangan publik yakni beliau secara tegas menolak dilakukannya pembangunan Tol Tengah di Tahun 2010.
Alasan penolakan tersebut karena menurutnya pembangunan jalan Tol tersebut akan menimbulkan kesenjangan sosial yang dimana keberadaan jalan tersebut akan membuat kota Surabaya menjadi kota yang mewah, dimana kemewahan tersebut berdampak pada kewajiban masyarakat yang harus membayar tol tersebut sementara pemenuhan akan kebutuhan hidup masyarakat Surabaya masih terbilang belum optimal.
Wujud penolakan tersebut menunjukkan adanya sikap kepemimpinan visioner pada diri Risma sebagai wali kota. Robbins (1996) dalam definisinya mengatakan bahwa Pandangan visioner dalam sebuah kepemimpinan adalah dimana seorang pemimpin mampu menciptakan dan mengartikulasikan visi masa depan yang realistis, kredibel, dan menarik bagi organisasi atau unit organisasi yang tumbuh dan berkembang saat ini.
Selama 10 tahun masa jabatannya sebagai wali kota Surabaya, Risma terlihat sangat konsisten dalam menyokong pelayanan publik bagi masyarakatnya. Salah satunya yakni pendidikan.
Sejak terpilihnya Risma sebagai walikota, ia sudah berpegang teguh pada komitmennya untuk tetap memberdayakan dan mengembangkan pendidikan gratis dengan jenjang 12 tahun masa wajib belajar. Keseriusannya dalam mematangkan akses pendidikan di Kota Surabaya membuat pemerintah Kota Surabaya di masa jabatan Risma bersedia mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebesar lebih dari 20 persen untuk keperluan pelayanan pendidikan untuk masyarakat.
Selain itu, Risma juga melakukan rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang jika dikalkulasi selama 10 tahun masa jabatannya terdapat 1.679 gedung. Tujuan dari rehabilitasi gedung ini tidak lain dan tidak bukan agar terjadi pemerataan mutu pendidikan serta agar letak sekolah tersebut lebih dekat dengan rakyat untuk mengurangi biaya transportasi. Jelas tindakannya ini dinilai sangatlah visioner dengan rencana strategisnya yang mampu mengantisipasi masalah pendidikan di masa yang akan datang.
Dengan kegigihan seta pencapaian yang telah dicapainya dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai wali kota, beliau secara resmi ditunjuk dan diangkat menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia dalam Reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada tanggal 22 Desember 2020 oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Juliari Batubara yang tersangkut kasus korupsi bantuan sosial.
Namun, dalam melaksanakan tugasnya, walaupun Risma dikenal sebagai pemimpin yang berani dan tegas, tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa gaya kepemimpinan Risma terlihat sedikit emosional. Seringkali hal tersebut menimbulkan kritik dari publik dan juga para pejabat tinggi negara lainnya. Pendapat lain mengatakan bahwa intensitas yang tinggi terkait keberadaannya yang seringkali muncul di beberapa media massa membuatnya dinilai menjadi pemimpin yang terlalu mendominasi.
Gaya blusukan yang melekat pada dirinya seringkali dinilai hanya sebuah pencitraan semata. Menanggapi opini tersebut, Risma tidak sedikitpun mengurangi kinerjanya dalam melayani masyarakat. Keberadaan kritik publik tersebut justru dijadikan sebagai stimulusnya untuk mampu memahami kompleksitas masyarakat yang ia pimpin baik dari kalangan rendah sampai kalangan atas.
Terlepas dari kekurangannya tersebut, keteladanan Risma sebagai seorang pemimpin patut dijadikan contoh untuk para pemimpin besar lainnya. Risma merupakan salah satu pemimpin yang mampu menjaga independensinya. Hal itu ditunjukkan dengan keberhasilannya untuk mampu lepas dari oligarki politik saat ia menjabat sebagai wali kota Surabaya selama dua periode.
Ketika menjabat sebagai Menteri Sosial, usahanya dalam memulihkan nama baik Kemensos dapat dilihat dengan nyata. Risma secara resmi meluncurkan aplikasi e-Performance pada tanggal 10 Mei 2021.
Aplikasi tersebut merupakan upayanya untuk mampu membangun sebuah sistem pengawasan untuk memantau kinerja dan juga memastikan tidak adanya penyelewengan data dan dana di wilayah institusi yang berkaitan dengan Kemensos.
Hal itu menunjukkan bahwa, seorang pemimpin tidak hanya sebatas membangun dan mengelola sebuah wilayah atau instansi saja, namun seorang pemimpin harus mampu menangani permasalahan yang ditinggalkan pemimpin terdahulu dengan visi dan inovasi yang berbeda serta mampu menjaga nama baik instansi dan dirinya agar regenerasi pemimpin selanjutnya akan terus terjaga di masa yang akan datang. (Anintha Kinanti)
