Irasionalitas Pendekatan Militeristik di Tanah Papua

- ANTARA/Hans Arnold Kapisa
VIVA – Konflik-konflik masif yang terjadi di bumi Cendrawasih seolah begitu rumit untuk menemukan titik terang penyelesaian. Beragam akar konflik memicu perang tak berkesudahan.
Pemicu konflik nyata yang menyayat hati rakyat Papua amatlah beragam dan kompleks. Diskriminatif, rasisme, pengerukan sumber daya alam yang tak memberikan kemakmuran secara kompleks, arah pembangunan infrastruktur yang tidak disesuaikan dengan latarbelakang rakyat Papua, sejarah pelanggaran HAM yang tak diusut tuntas dan beragam persoalan lainnya diyakini sebagai akar persoalan.
Persoalan-persoalan tersebut harusnya dapat dimitigasi melalui lahirnya Otsus (Otonomi khusus) pada tahun 2001, namun sejauh ini Otsus masih belum mampu menjadi “benang merah” dalam me-resolusi konflik tak berkesudahan di tanah Papua.
Kemerdekaan Indonesia sepenuhnya masih belum mampu melahirkan keadilan bagi rakyat Papua hingga dewasa kini.
Ironisnya, dalam upaya penyelesaian konflik di tanah Papua, pemerintah justru mempertahankan pendekatan militeristik yang sudah sejak lama digunakan dan nihil membuahkan hasil yang win-win solution.
Pada bulan Mei 2021 lalu misalnya, pemerintah justru menambah pasukan militer sebanyak 400 personel yang tergabung dalam Satgas Pamrawah untuk dikirimkan ke bumi Papua.
Pendekatan militeristik semacam ini harusnya dihindari karena ditakutkan hanya akan memancing agresifitas dan reaksioner tinggi dari rakyat Papua. Rakyat Papua dinilai akan ketakutan dan merasa tidak aman juga nyaman dalam melakukan aktivitas sosial. Seolah kekayaan alam, sosial dan budaya di Papua begitu kontradiktif dengan tingkat keamanan manusia di sana.