- vstory
VIVA - Mengamati dinamika politik saat ini, tampaknya reshuffle kabinet akan dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu yang tidak lama lagi. Ada tiga faktor yang mendorong reshuffle kabinet kali ini.
Pertama, masuknya PAN sebagai partai pemerintah beberapa waktu lalu, yang perlu diakomodir oleh Jokowi dengan kursi di kabinet.
Kedua, pensiunnya mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, yang kemungkinan besar akan menggantikan posisi Moeldoko sebagai Kepala KSP.
Mengingat Moeldoko punya banyak catatan yang merusak image prediden Jokowi, kemungkinan besar akan diganti oleh mantan Panglima TNI.
Dulu Jokowi mengangkat Moeldoko dengan pertimbangan mantan panglima TNI yang diharapkan masih punya pengaruh terhadap mantan bawahannya.
Saat ini, Presiden Jokowi punya Mantan Panglima Hadi Tjahjanto, sosok yang lebih bersahabat dan dapat memperbaiki image KSP. Hadi Tajahjanto juga berpotensi menggantikan Budi Karya Sumadi sebagai Menteri perhubungan yang diduga karena alasan kesehatan.
Ketiga, baru disahkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 yang mengatur posisi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Terlebih masih ada kurang lebih tujuh posisi wakil Menteri yang belum terisi.
Atas situasi politik di atas, reshuffle menjadi pilihan tepat. Reshuffle akan terjadi dalam waktu dekat, bulan depan, atau paling lambat sebelum berganti tahun. Reshuffle ini akan menjadi reshuffle ketiga dalam dua tahun kepempimpinan Presiden Jokowi di periode kedua ini.
Reshuffle pertama cukup banyak Menteri yang diganti pada Desember 2020. Reshuffle kedua, hanya pergantian kecil, terjadi pada April 2021. Dan ini akan menjadi reshuffle ketiga yang kemungkinan skalanya akan lebih besar.
Reshuffle ini diyakini tidak akan menjadi reshuffle terakhir yang dilakukan presiden Jokowi. Berkaca dari periode pertamanya, Presiden Jokowi melakukan enam kali reshuffle dalam waktu lima tahun.
Sehingga, reshuffle kali ini tidak akan menjadi yang terakhir. Di 2022-2023 akan ada gelombang reshuffle lanjutan. Terlebih, reshuffle kabinet menjadi satu-satunya instrument politik Jokowi untuk meningkatkan posisi tawar dengan para ketua umum partai sebelum lengser. (Muhammad Tri Andika, Dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie)
