- vstory
VIVA – Sudah hampir 5 bulan lebih fenomena kenaikan harga minyak goreng menjadi polemik di masyarakat, mulai dari rumah tangga sampai dengan pelaku usaha kecil mikro pun turut terkena imbas kenaikan harga minyak goreng ini. Tak banyak yang bisa dilakukan ketika kenaikan harga signifikan terjadi pada sebuah komoditas pokok masyarakat selain harus terpaksa memperolehnya dengan membeli barang tersebut dengan harga yang mahal.
Berbagai perbincangan di media pun ikut menghiasi drama kenaikan harga minyak goreng sejak beberapa bulan lalu yang hingga kini masih terasa. Pemerintah pun berharap langkah mengambil kebijakan untuk mengendalikan harga minyak goreng di tingkat konsumen dengan subsidi satu harga minyak akan berjalan efektif. Namun sejumlah wilayah masih mengeluhkan kesulitan mendapatkannya karena stok minyak goreng satu harga telah habis di pasar serta ritel.
Banyak dugaan mengarah kepada praktik-praktik yang dilarang di pasar perdagangan komoditas dalam negeri, dengan adanya indikasi indikasi yang beragam sehingga menimbulkan kewaspadaan bagi pemerintah, namun hal tersebut masih berupa dugaan dari beberapa pihak.
Data Ekspor
Di luar itu semua apabila kita simak paparan Berita Resmi Statistik (BRS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada kurun waktu tahun 2021 secara y-on-y terdapat kenaikan harga komoditas unggulan ekspor kita, selain batubara dan nikel, yaitu kenaikan harga ekspor olahan minyak kelapa sawit sebesar 42,41 persen. Artinya kenaikan harga olahan minyak kelapa sawit pada periode triwulan IV tahun 2021 dibandingkan dengan harga olahan minyak kelapa sawit pada periode triwulan IV di tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 42,41 persen.
Kenaikan harga ini juga bisa diakibatkan karena kondisi ekonomi global yang cenderung mengalami peningkatan, juga karena kenaikan permintaan minyak kelapa sawit global yang disebabkan perspektif positif masyarakat negara tujuan ekspor terhadap minyak kelapa sawit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya selain harga olahan minyak kelapa sawit yang kompetitif, juga terjadinya perlambatan negara-negara penghasil sawit lain karena dampak dari penanganan covid-19 beberapa waktu lalu.
Seiring dengan fenomena tersebut dilaporkan juga kinerja ekspor non-migas secara kumulatif pada kurun waktu tahun 2021 juga mengalami kenaikan sangat signifikan yaitu sebesar 41,52 persen dibandingkan dengan kinerja ekspor pada tahun 2020.
Kemungkinan kemungkinan
Kemungkinan banyak terjadi karena kenaikan harga pasar intenasional terhadap hasil olahan kelapa sawit sangat tinggi, tentu pengusaha olahan kalapa sawit memiliki kecenderungan mengirimkan hasil olahannya untuk kebutuhan pasar internasional, karena harga saat ini sedang bagus.
Namun, bagi industri minyak goreng dalam negeri juga harus mendapatkan bahan baku olahan kelapa sawit tersebut untuk diolah menjadi minyak goreng, harga bahan baku akan disesuaikan dengan harga bahan baku global, sudah barang tentu karena perbedaan harga bahan baku ini harga hasil akhir minyak goreng akan sangat mahal dirasakan oleh masyarakat.
Pengusaha industri pengolahan minyak goreng pun tentu yakin terhadap pasar nasional dengan harga jual minyak goreng yang tinggi karena minyak goreng merupakan salah satu bahan kebutuhan pokok yang mungkin belum ada barang penggantinya, karena minyak goreng hasil dari olahan kelapa sawit dikenal dengan nilai gizi yang tinggi namun dengan harga yang relatif terjangkau dibandinkan dengan hasil olahan minyak nabati lainnya.
Namun, begitu bagi petani yang bergerak di sektor usaha perkebunan sawit tentu juga merupakan sebuah kesempatan yang baik jika tandan buah segar hasil perkebunan sawit mereka dibeli dengan harga tinggi oleh industri pengolahan minyak sawit nasional.
Harapan Masyarakat
Tentu masyarakat sebagai konsumen mengharapkan campur tangan pemerintah dalam polemik harga minyak goreng ini, supaya harga minyak goreng di tingkat konsumen akhir lebih terjangkau, namun juga tidak menghambat pertumbuhan sektor usaha pertanian perkebunan sawit serta sektor usaha industri pengolahan kelapa sawit.
Beberapa waktu lalu telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu melakukan standar harga di tingkat konsumen berupa kebijakan satu harga untuk komoditas minyak goreng, ketersediaan minyak goreng berbagai kemasan serta distribusi barang menuju konsumen akhir tentu harus menjadi perhatian agar program pemerintah ini bisa terlaksana dan terwujud untuk kepentingan masyarakat luas.
