Bagaimana Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah dalam Menangani Pandemi?
- vstory
VIVA – Dua tahun dilanda pandemi, nyatanya Indonesia masih menduduki urutan 18 sebagai negara yang memiliki kasus aktif terbanyak berdasarkan worldometers.info pada tanggal 27 Maret 2022.
Meski penerapan protokol dan aturan lainnya terus dilakukan, tetapi tidak ada perubahan signifikan yang dihasilkan. Bahkan beberapa pembatasan di berbagai sektor kembali diperketat setelah sebelumnya dilonggarkan, contohnya seperti pada Commuter Line yang kembali menerapkan jaga jarak.
Lantas mengapa ini bisa terjadi? Salah pemerintah dalam menerapkan aturan pandemi yang kurang persiapan? Atau memang masyarakat yang enggan mengikuti aturan yang ada?
Sudah banyak aturan serta kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, mulai dari penerapan protokol 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), pembatasan di berbagai daerah atau PPKM, vaksinasi gratis, dan masih banyak lainnya.
Namun nyatanya hal-hal tersebut masih kurang efektif terlebih saat hari besar tiba, maka akan terjadi lonjakan kasus.
Masyarakat dinilai kurang mempunyai kesadaran akan aturan pandemi yang digalangkan oleh pemerintah, terbukti saat diobservasi masih banyak masyarakat yang enggan memakai masker, bahkan di beberapa tempat masih tidak ada penerapan scan aplikasi PeduliLindungi yang artinya tempat tersebut tidak ada batasan kuota pengunjung.
Banyak faktor
Studi yang dilakukan Thomas J. Bollyky dengan Erin N. Hulland dan Joseph Dieleman melalui jurnal yang diterbitkan di The Lancet, membuktikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran virus COVID-19 seperti usia, output ekonomi, kepadatan penduduk, polusi udara, indeks massa tubuh, merokok, prevalensi kanker dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan kepercayaan interpersonal.
Dari banyak faktor yang ada, studi ini menunjukkan bahwa faktor tingkat kepercayaan pada pemerintah merupakan salah satu yang tertinggi yaitu 12,9%. Studi yang dilakukan di Denmark ini membuktikan bahwa negara-negara besar lainnya juga mengalami hal yang sama, di mana tingkat kepercayaan pada pemerintah rendah sehingga persebaran COVID-19 akan terus terjadi akibat masyarakat yang enggan mengikuti arahan pemerintah.
Penelitian yang telah dilakukan ini menjelaskan begitu banyak dari apa yang telah terjadi di Denmark juga sama dengan Indonesia dan di negara lain selama pandemi dua tahun terakhir.
Faktor tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah menjadi faktor untuk melihat bagaimana sebuah negara menghadapi dan menekan penyebaran kasus aktif, terutama di masyarakat bebas yang percaya sepenuhnya pada pemerintah yang tentunya akan menghasilkan hasil pandemi yang lebih baik karena masyarakat akan bersedia untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak sosial.
Namun di Indonesia, munculnya ketidakpercayaan, informasi yang salah atau hoax, dan kecurigaan terhadap penanganan pandemi COVID-19 ini telah mengikis kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan aturan lainnya itu secara serius.
Tingkat kepercayaan menjadi hal penting, para peneliti menemukan bahwa tidak hanya dari masyarakat kepada pemerintahan mereka saja, tetapi juga antar individu. Ketika individu saling percaya, maka satu individu ke individu lain akan saling mengingatkan seperti memakai masker dan menjaga jarak yang tentunya akan mengurangi beban pandemi untuk semua.
Hal terkait adanya pelanggaran protokol ini merupakan salah satu bukti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih kurang.
Saat ini seharusnya pemerintah membangun hubungan baik, agar setiap aturan atau setiap kebijakan dapat terlaksana dan diikuti dengan baik.
Ini juga harus diperhatikan dalam mempersiapkan bencana berikutnya, di mana pemerintah perlu menyadari bahwa banyak hal yang bergantung pada komunikasi yang dapat membangun dan menopang kepercayaan publik. Karena bila kepercayaan itu hilang, sangat sulit untuk membangunnya kembali.
