Transformasi Kualitas Demokrasi di Papua

Foto : Engellia - Kampung Atapo Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika
Foto : Engellia - Kampung Atapo Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika
Sumber :
  • vstory

VIVA  – Demokrasi merupakan tatanan di mana negara mengedepankan rakyat dalam sistem pemerintahannya. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam kehidupan ketatanegaraannya.

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang dijiwai oleh sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Konsep ini dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Pada perkembangannya dibutuhkan sebuah indikator yang dapat mengukur dan mengevaluasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut Badan Pusat Statistik (BPS) menyajikan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang menunjukkan indikator serta berbagai variable perkembangan demokrasi mulai tingkat nasional hingga provinsi.

Gambaran umum Provinsi Papua

Papua merupakan wilayah paling timur di Indonesia dan juga masih terdapat banyak wilayah kabupaten tertinggal. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024, di mana 26 Kabupaten dari 29 Kabupaten/Kota di Papua masuk dalam daftar Daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T). Salah satu penyebabnya adalah Papua merupakan Provinsi dengan wilayah terluas di seluruh Indonesia yaitu sebesar 16,64 persen dan tingginya tingkat kesulitan geografis. Maka pemerataan pembangunan ke seluruh penjuru Papua merupakan hal yang sangat sulit.

Sebagaimana terlihat angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Papua merupakan yang terbesar dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia yaitu sebesar 208,90 pada tahun 2020. Yang berarti bahwa harga barang konstruksi pabrikan di Papua 108,90 persen lebih tinggi dibandingkan kota acuan (Kota Semarang). Hal ini akibat dari besarnya margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) yang membentuk harga barang konstruksi di Papua. Dan juga menjadi penyebab wilayah Papua mayoritas berada dalama daftar 3T.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua

Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.