Hukum Konstitusi Bagian dari Hukum Tata Negara

Ilustrasi oleh Alief
Ilustrasi oleh Alief
Sumber :
  • vstory

VIVA – Hukum Konstitusi adalah salah satu bagian dari Hukum Tata Negara, demikian rumusan pakar Hukum Tata Negara R.Sri Soemantri Martosoewignjo. Dalam hubungan dengan rumusan tersebut, Max Boli Sabon merumuskan Hukum Konstitusi adalah bagian dari Hukum Tata Negara yang khusus mempelajari konstitusi atau undang-undang dasar.

Dalam hal ini, dilihat dari segi ilmu, Hukum Konstitusi (Constitutioneel Recht, The Law of the Constitution) adalah Hukum cabang atau spesialisasi Hukum Tata Negara (Staatsrecht, Constitutional Law) dalam arti luas yang mempelajari konstitusi sebagai objek material dan hukum dasar sebagai objek formal termasuk undang-undang dasar sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi dasar hukum tertulis tertinggi dari tata hukum nasional.

Arti Konstitusi dalam Konteks Hukum Konstitusi dari rumusan-rumusan tadi menunjukkan bahwa Hukum Konstitusi adalah Hukum, yaitu Hukum cabang atau spesialisasi Hukum Tata Negara yang mempelajari konstitusi.

Dalam konteks hukum normatif, konstitusi terdiri atas konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit. Dalam konteks hukum normatif, konstitusi dalam arti luas, yaitu Hukum Dasar, yakni "aturan-aturan dasar dalam penyelenggaraan negara".

Hukum Dasar terdiri atas Hukum Dasar tertulis (written Fundamental Law) dan Hukum Dasar tidak tertulis (unwritten Fundamental Law).

Hukum Dasar tertulis ialah aturan-aturan dasar tertulis (written fundamental rules) dalam penyelenggaraan negara. Hukum Dasar tertulis terdiri atas Hukum Dasar tertulis dalam arti luas dan Hukum Dasar tertulis dalam arti sempit. Hukum dasar tertulis sebagai aturan-aturan dasar tertulis dalam penyelenggaraan negara bentuk hukumnya berupa peraturan perundang-undangan konstitutif atau peraturan peraturan legal konstitutif.

Hukum Dasar tertulis yang bentuk hukumnya berupa peraturan perundang-undangan konstitutif atau peraturan-peraturan legal konstitutif dalam arti luas meliputi Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU) bermuatan konstitusi, Undang-Undang organik, Undang-Undang non organik, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, peraturan pelaksanaan, peraturan kebijakan, dan peraturan khusus terutama dalam lapangan ketatanegaraan.

Halaman Selanjutnya
img_title
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.