Capaian dan Tantangan Program Kemendikbudristek
- vstory
VIVA – Berbagai program Kemendikbudristek untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia mesti terus dilakukan evaluasi. Hal ini penting untuk mengukur tingkat pencapaian dan sebagai bekal untuk menyempurnakan program-program pendidikan ke depan.
Dengan melihat tingkat pencapaian, akan terlihat apa saja yang menjadi tantangan dari setiap program-program yang telah dijalankan. Ketika tantangan-tantangan tersebut terlihat, kita bisa menentukan berbagai langkah dan strategi untuk bisa menjawabnya.
Selama beberapa tahun ini, berbagai program dalam tema besar Merdeka Belajar telah dijalankan oleh Kemendikbudristek. Ada berbagai program yang mendapatkan sambutan positif serta tingkat kepuasan yang tinggi di masyarakat.
Survei terbaru yang dirilis Indikator menyebutkan, di antara 32 program Kemendikbudristek yang diukur tingkat, sebagian besar masyarakat menilai cukup atau sangat bermanfaat di tiap program, bahkan lebih dari 75 persen.
Adapun program-program yang sangat dirasakan manfaatnya masyarakat di antaranya adalah program Pembelajaran Tatap Muka dengan 42,8%, KIP Kuliah Merdeka 42%, bantuan kuota data internet 40,6%, BOS yang langsung ditransfer ke rekening sekolah dan semakin fleksibel 40%, dan Peraturan Menteri (Permen) Pencegahan serta Penanganan Kekerasan Seksual 33,2%.
Kemudian, di antara program yang dinilai cukup bermanfaat adalah bantuan untuk pelaku budaya 66,1%, guru penggerak 65,4%, matching fund vokasi 64,9%, Sekolah Penggerak 64,7%, dan platform Merdeka Mengajar 63,9%.
Hasil survei yang dilakukan tanggal 7-12 April 2022 dengan wawancara terhadap 1.520 responden di seluruh Indonesia tersebut bisa menjadi gambaran positif mengenai capaian program-program Kemendikbud yang telah dijalankan.
Tantangan
Capaian tersebut perlu diapresiasi. Akan tetapi, masih ada berbagai tantangan yang kita hadapi bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Di antara contoh tantangan program Kemdikbudristek adalah mengenai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan sekolah penggerak atau guru penggerak: bagaimana meningkatkan kualitas guru untuk pembelajaran yang kreatif dan inovatif, memastikan keseimbangan fleksibilitas pembelajaran dengan penjaminan mutu, hingga bagaimana mendorong kemandirian siswa untuk belajar.
Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
