Laut, Nelayan dan Asa Pembangunan Berkelanjutan
- vstory
VIVA – Lautan mempunyai peran penting bagi negara Indonesia. Dengan julukannya sebagai negara maritim, wilayah negara kita hampir tiga perempatnya berupa lautan. Hal tersebut tentu menjadikan lautan sebagai potensi sumber daya yang tak ternilai harganya. Selain itu lautan juga menjadi pendukung ekonomi dan penopang kehidupan manusia utamanya nelayan dari hasil produksi perikanan tangkap maupun budidaya.
Jika melihat data SUTAS 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Penangkapan Ikan berjumlah 780.037 dan RTUP budidaya ikan sekitar 863.703 di seluruh Indonesia. Besarnya jumlah nelayan yang menggantungkan hidup dari lautan Indonesia, tentu membutuhkan kondisi lautan yang terjaga dari degradasi atau kerusakan alam.
Namun alih-alih kondisi lautan semakin membaik, beberapa data menunjukkan kondisi lautan kita berada dalam titik kritis. The Wolrd Bank dalam laporan kuartal ekonomi Indonesia Juni 2019 pun menyatakan bahwa problematika seperti isu lingkungan menjadi salah satu tantangan besar yang menghadang pembangunan ekosistem laut di Indonesia. Hal tersebut tentu berpotensi multiplier effect terhadap kesejahteraan penduduk yang menggantungkan penghidupan pada lautan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Asa membenahi ekosistem laut agar lebih baik sebenarnya mulai terjawab, salah satunya melalui pembangunan ekosistem laut yang berkelanjutan. Hal tersebut tertuang pada Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke-14, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan. Harapannya sumber daya laut yang kita punyai sekarang dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi kita di masa depan.
Masih Tercemar
Namun mimpi hanya sekadar mimpi, lautan Indonesia masih tercemar dan jauh dari kata baik-baik saja. Sampah masih menjadi masalah utama yang mengancam kesehatan lautan kita. Presiden RI pun mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut pada tanggal 21 September 2018. Melalui peraturan tersebut, diharapkan sampah di lautan Indonesia dapat berkurang hingga 70 persen di tahun 2025.
Mengingat berdasarkan data Podes 2018, perilaku membuang sampah di sungai/saluran irigasi/danau/laut menjadi terbanyak kedua yang dilakukan oleh penduduk di desa tepi laut setelah membuang sampah sampah di dalam lubang/dibakar. Setidaknya terdapat 2.650 desa tepi laut yang sebagian besar penduduknya membuang sampah di sungai/saluran irigasi/danau/laut.
