- vstory
VIVA - Seorang penulis Erizeli Bandaro mengatakan bahwa Pancasila tidak ada sila yang menjanjikan kemakmuran.
Yang ada hanyalah keadilan sosial. Mari kita pahami bahasa. Kata Adil dalam Pancasila ada dua.
Satu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perhatikan. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu, konteksnya adalah akhlak yang melekat pada manusia.
Ini menyangkut hak asasi yang dimiliki oleh rakyat, bukan hak pemberian dari negara. Jadi tugas negara yang harus melindungi hak itu.
Menjelaskan konsep kemakmuran Indonesia itu sering disalahartikan, seolah-olah dalam sila keadilan sosial tidak ada kemakmuran.
Ada 7 salah pengertian konsep kekayaan Indonesia.
1. Pada satu test, sekelompok mahasiswa ditanya, mereka terbagi kepada:
Top 20 orang paling pintar gajinya Rp 20 juta
Golongan menengah 20 orang gajinya 10 juta
Golongan menengah bawah 20 orang gajinya UMR
Golongan bawah 20 orang tidak dapat pekerjaan, alias serabutan.
Mereka ditawarkan supaya adil seluruhnya gajinya dipotong 20 persen masing-masing untuk menolong yang nilainya masuk terbawah, alias kurang pintar. Ternyata kelas seluruhnya menolak.
2. Keadilan sosial dianggap sebagai sosialisme. Bukan.
Keadilan sosial ini lebih berarti fairness. Dalam praktiknya, sistem sosialis membuat manusia jadi egois.
Contohnya, pembangunan Waskita karya, mereka sukses membangun termasuk apartemen, dll. Ujungnya mereka jadi tong sampah menampung proyek-proyek yang gagal, misalnya Gesits. Ini contoh bahwa demi sistem sosialis, kerugian proyek-proyek yang tidak feasible ditampung ke Waskita karya, seolah-olah perusahaan besar tersebut tidak ada yang punya. Total utang menumpuk hingga Rp 91 triliun.
Sistem sosialis dijadikan alasan untuk proyek-proyek rugi.
3. Harus dibedakan antara fair dengan pemerataan. Fair dimaksud untuk justifikasi sebuah proyek menguntungkan. Beda dengan misalnya kartu pintar, kartu sehat.
Karena kartu sehat adalah program APBN untuk subsidi iruran BPJS kesehatan bagi yang tidak mampu. Dananya diambil dari pajak.
Contohnya dalam bentuk ormas organisasi masyarakat, jarang orang berpikir, Darimana sumber dana nya? Tahunya minta semua sama rata.
4. Dengan demikian ada hak rakyat terhadap kepemilikan kekayaan warga kaya. Yaitu hak kepemilikan atas pajak 30 persen dari keuntungan perusahaan.
Hak atas pajak tersebut dimiliki oleh seluruh penduduk dengan program.
5. Dalam praktiknya pengusaha terkaya tidak tertutup pada satu golongan. Anak Haji Isam usianya 21 tahun sudah jadi presiden komisaris perusahaan terbesar.
Contoh lainnya pengusaha Martabak, dan Sang Pisang, dll mereka bisa franchise se Indonesia. Ada juga pengusaha Kebab turki baba Rafi.
Yang lain seperti Bukalapak, Tokopedia, JNE, termasuk Grab, dll.
6. Sistem keadilan fairness ini menjamin keunggulan orang-orang yang tangguh. Menjamin Kesejahteraan Masyarakat melalui kompetensi, kompetitif, daya juang orang-orang yang terseleksi unggul.
Contohnya pengusaha ekspor kerajinan di Bali atau Jepara, banyak toko-toko kerajinan ukiran, batik, juga oleh-oleh di seluruh pulau Bali. Sistem ini bukan sosialis, tapi keadilan fairness berusaha.
Kenapa kok sistem sosialis gagal, karena membuat masyarakat egois, malas berpikir, hanya membuat tangan di bawah. Bukan tangan di atas.
Yang dibutuhkan adalah pendidikan ilmu pengetahuan termasuk tentang ilmu kekuasaan. Masyarakat diajarkan bahwa tidak mesti setiap ada proposal, pasti dibayar. Untuk supaya ada yang membayar itu harus ditentukan caranya.
7. Keadilan sosial contoh nyata adalah Inisiatif Sandiaga Uno pengusaha besar, atau Nadiem Makarim. Dia tahu sumber daya manusia SDM Indonesia jumlahnya banyak. Dengan dibuat sistem online, kita semua membuat sepeda motor menjadi produktif. Daripada dibuat pelesir lebih baik sambil delivery.
