Menyambut Kurikulum Merdeka dan Respons terhadap Kinerja Kemendikbudristek

VIVA – Tahun ajaran baru kembali datang. Sekolah-sekolah dari berbagai jenjang sudah mulai menerima siswa baru. Seperti diketahui, pada masa pandemi Covid-19 pembelajaran di sekolah berlangsung secara daring untuk menekan angka penyebaran virus.

Kini, sekolah kembali akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Bersamaan dengan ini, Kemendikbudristek menawarkan kurikulum baru yakni Kurikulum Merdeka. Program ini disiapkan untuk sekolah-sekolah yang sudah siap secara sarana dan prasarana untuk menjalankan kurikulum sebagai pengganti Kurikulum 2013 (K13).

Kurikulum Merdeka adalah salah satu program yang cukup banyak mendapat perhatian dari pihak pemangku pendidikan dan juga publik. Dalam tulisannya berjudul Tiga Tantangan Kurikulum Merdeka, Dimas Wira Adiatama memaparkan, ketika suatu kurikulum diputuskan untuk diganti, maka perlu ada alasan yang kuat bahwa kurikulum yang baru lebih relevan dengan perkembangan zaman, alih-alih sekadar keharusan menciptakan kebijakan sebagai menteri yang baru.

Adi menambahkan, Kurikulum Merdeka menjadi sebuah tawaran yang menarik bagi dunia pendidikan guna merespons perubahan dan perkembangan zaman. Namun, tawaran ini tentu harus mempertimbangkan kesiapan sumber daya yang ada di masyarakat, mulai dari infrastruktur, fasilitas, hingga jumlah guru. Jangan sampai dengan desain kurikulum yang sangat canggih namun fasilitas di tiap sekolah masih belum memadai, ataupun persebaran guru yang belum merata di tiap daerah (timesindonesia.co.id, 26/2/2022).

Apa yang disampaikan Adi dalam opininya tersebut memang patut direnungkan bersama. Untuk menjadikan siswa dapat mengembangkan potensinya, diperlukan sarana dan penunjang yang memadai. Kegiatan belajar mengajar akan berlangsung menarik dan interaktif, jika tenaga pendidik di suatu sekolah telah memadai. Selain itu, jangan berharap guru dapat mengembangkan potensinya, jika kesejahteraannya masih belum terjamin.

Survei Indikator Politik Indonesia

Hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada 7-12 April 2022 tentang respons publik terhadap kinerja Kemendikbudristek membawa angin segar sekaligus optimisme untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia.

Halaman Selanjutnya

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 1.520 responden di seluruh Indonesia, pihak Indikator Politik Indonesia menyebut bahwa lebih dari 75% warga puas atas kebijakan Kemendikbudristek. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program yang selama ini digulirkan membawa dampak positif, meskipun tidak lepas dari kritik.