Menyambut Kurikulum Merdeka dan Respons terhadap Kinerja Kemendikbudristek
- vstory
VIVA – Tahun ajaran baru kembali datang. Sekolah-sekolah dari berbagai jenjang sudah mulai menerima siswa baru. Seperti diketahui, pada masa pandemi Covid-19 pembelajaran di sekolah berlangsung secara daring untuk menekan angka penyebaran virus.
Kini, sekolah kembali akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Bersamaan dengan ini, Kemendikbudristek menawarkan kurikulum baru yakni Kurikulum Merdeka. Program ini disiapkan untuk sekolah-sekolah yang sudah siap secara sarana dan prasarana untuk menjalankan kurikulum sebagai pengganti Kurikulum 2013 (K13).
Kurikulum Merdeka adalah salah satu program yang cukup banyak mendapat perhatian dari pihak pemangku pendidikan dan juga publik. Dalam tulisannya berjudul Tiga Tantangan Kurikulum Merdeka, Dimas Wira Adiatama memaparkan, ketika suatu kurikulum diputuskan untuk diganti, maka perlu ada alasan yang kuat bahwa kurikulum yang baru lebih relevan dengan perkembangan zaman, alih-alih sekadar keharusan menciptakan kebijakan sebagai menteri yang baru.
Adi menambahkan, Kurikulum Merdeka menjadi sebuah tawaran yang menarik bagi dunia pendidikan guna merespons perubahan dan perkembangan zaman. Namun, tawaran ini tentu harus mempertimbangkan kesiapan sumber daya yang ada di masyarakat, mulai dari infrastruktur, fasilitas, hingga jumlah guru. Jangan sampai dengan desain kurikulum yang sangat canggih namun fasilitas di tiap sekolah masih belum memadai, ataupun persebaran guru yang belum merata di tiap daerah (timesindonesia.co.id, 26/2/2022).
Apa yang disampaikan Adi dalam opininya tersebut memang patut direnungkan bersama. Untuk menjadikan siswa dapat mengembangkan potensinya, diperlukan sarana dan penunjang yang memadai. Kegiatan belajar mengajar akan berlangsung menarik dan interaktif, jika tenaga pendidik di suatu sekolah telah memadai. Selain itu, jangan berharap guru dapat mengembangkan potensinya, jika kesejahteraannya masih belum terjamin.
Survei Indikator Politik Indonesia
Hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada 7-12 April 2022 tentang respons publik terhadap kinerja Kemendikbudristek membawa angin segar sekaligus optimisme untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap 1.520 responden di seluruh Indonesia, pihak Indikator Politik Indonesia menyebut bahwa lebih dari 75% warga puas atas kebijakan Kemendikbudristek. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program yang selama ini digulirkan membawa dampak positif, meskipun tidak lepas dari kritik.
Seperti diketahui, sejak Nadiem Makarim diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), telah digulirkan berbagai kebijakan untuk mengatasi krisis dalam dunia pendidikan. Program tersebut antara lain Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Pembelajaran Tatap Muka (PTM), KIP Kuliah Merdeka, Bantuan Kuota Internet, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) langsung ke sekolah, Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permen PPKS, Kurikulum Merdeka, dan lainnya.
Berbagai program yang manfaatnya dirasa sangat besar karena menyentuh hajat hidup warga lazim mendapatkan apresiasi positif sehingga, program bisa berjalan dengan lancar. Sebagus apa pun program yang dicanangkan, jika tanpa dukungan masyarakat, maka hasilnya akan nihil.
Dikutip dari Siaran Pers Nomor: 318 /sipers/A6/VI/2022, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kemendikbudristek, Anang Ristanto, mengungkapkan bahwa hasil survei ini merupakan bentuk gotong royong dan partisipasi publik untuk bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia.
Anang menjelaskan, dengan hasil survei tersebut pihaknya sangat optimistis bahwa dengan program Merdeka Belajar dapat membawa dampak perubahan pendidikan ke depan lebih baik dan membawa anak-anak kita sebagai generasi penerus menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan tangguh.
Anang mengakui, walaupun tingkat kebermanfaatan sudah tinggi, namun masih ada kisaran 5 hingga 25 persen yang tingkat kebermanfaatannya masih kurang. Ini merupakan tantangan bagi Kemendikbudristek agar menjadi lebih baik lagi untuk meningkatkan pengetahuan dan meyakinkan masyarakat akan program Kemendikbudristek.
Karena itu, pihak Kemendikbudristek selalu berupaya melakukan perbaikan, salah satunya dengan melakukan sosialisasi melalui berbagai media kepada pemangku kepentingan dan juga dengan pelibatan publik.
Sosialisasi dan Dukungan Publik
Setiap warga negara tentu berharap dunia pendidikan bisa berkembang dengan baik dan mengikuti berbagai informasi perihal dunia pendidikan. Karena itu, dalam webinar bertajuk “Arah Baru Pendidikan Indonesia: Sikap Publik terhadap Kebijakan Kemendikbudristek”, Rektor Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Jamal Wiwoho, menyampaikan bahwa kualitas pendidikan di suatu negara berkolerasi erat dengan tingkat inovasi dan menjadi salah satu tolok ukur daya saing bangsa.
Dengan begitu, lanjut Jamal, daya saing bangsa yang tinggi akan mendorong pada kemandirian dan pada akhirnya akan membawa pada kesejahteraan bangsa. Karera itu, pendidikan yang berkualitas menjadi kondisi penting bagi terciptanya bangsa yang inovatif dan berdaya saing
Sehubungan dengan itu, Jamal juga mengapresiasi program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang telah diimplementasikan dan telah menciptakan perubahan positif bagi pendidikan.
Demikianlah. Kegelisahan masyarakat tentang perubahan kurikulum dan berbagai program lainnya patut direnungkan dan bisa menjadi acuan bagi pihak Kemendikbudristek. Bahwa segala program, termasuk perubahan Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka, membutuhkan persiapan yang matang. SDM atau tenaga pengajar harus diperhatikan agar kegiatan belajar di sekolah bisa berjalan dengan lancar.
