- vstory
VIVA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, tidak terdapat alokasi anggaran kendaraan listrik dinas pejabat pemerintah di kementerian lembaga (K/L) pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023.
"Aslinya ini buat kendaraan EV (electric vehicle) anggarannya tidak ada," ujar Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Made Arya Wijaya
Baru kali ini. Ada petunjuk presiden dibatalkan staf ahli menkeu gara-gara pengarahan tersebut tidak ada anggarannya di tahun depan.
Kenapa Duit langka?
Ya kenapa?
Bayangkan bahkan presiden pun kekurangan duit. Anggaran tahun depan itu ada auto adjustment ada potongan anggaran. Bahkan 70% hanya cukup untuk gaji PNS.
1. Duit tidak langka
Zaman old duit itu langka. Zaman now tidak. Ada grup sinar mas utang kreditnya Rp 700 triliun. Duit tidak lagi langka. Kredit bank setiap hari bertambah Rp3 triliun.
2.Masalahnya kredit bank tersebut dibuat bubble property. Digoreng rakyat untuk beli tanah.
Oleh karena itu, kenapa rakyat tidak bisa punya duit ya gara-gara mafia tanah. Tanah digelembungkan terus oleh kredit bank, jumlahnya digelontor terus tiap hari.
Sementara jumlahnya tanah tetap. Begitu ada demand naik, suplainya tetap, harga melambung.
3. Zaman old ada menteri perumahan, kalau tidak salah ada Akbar Tandjung dan Cosmas Batubara. Zaman now, menteri perumahan siapa? Bukan PUPR itu menteri PU pekerjaan umum. Bukan menteri agraria itu urusan sertifikat.
Jadi zaman now, developer mau bikin gedung mepet jalan raya, coba lihat Mall Lippo di Puri Indah. Atau gedung Sentral Senayan, sudah zonder ikut aturan batas kooefisien bangunan 60%. Sudah terserah mau 90% dibangun, maka fasos-fasum-nya ada di lantai 20.
Penghuni mau khitanan, di lantai 20. Mau slametan, nikahan pakai lantai 20. Batas kooefisien bangunan sudah dilanggar semua.
Jadi orang teriak mafia tanah, tetapi ada sejuta angkatan bersenjata termasuk TNI, polri, kejaksaan, termasuk menteri ATR / BPN bingung lawannya ini siapa?
Siapa musuh-nya pemerintah Jokowi?
1. Masalah utama pemerintah adalah kemiskinan.
Tidak disadari ada 140 juta penduduk penerima bansos.
Pada data DTKS per 31 Mei, jumlah penerima bansos surut menjadi 140.483.575 jiwa. Namun angka penerima bansos kembali surut menurut data terbaru Kemensos per 30 Juni menjadi 139.477.527 jiwa.
2. Program pemerintah BPJS kesehatan
Ada 132.600.900 penduduk penerima bantuan iuran BPJS kesehatan.
Jadi program pemerintah BPJS kesehatan ini cermin yang jelas, bayangkan, program katakan disebut Jokowicare tapi 132 juta penerima bantuan iuran orang miskin.
Bagaimana pemerintah ini bisa berjalan sustainable development (berkelanjutan).
Misalnya presiden berikutnya tidak bisa utang, tidak bisa memberi bantuan, bagaimana rakyatnya berusaha? Asumsi tahun depan tidak ada bansos, tidak ada bantuan iuran BPJS kesehatan?
Artinya tidak mandiri.
3. Sustainable development
Loh pak orang dari dulu miskin. Kok.
Ya betul. Memang orang dari dulu miskin. Masalahnya adalah, bagaimana caranya hidup bisa sustainable.
Misalnya, jalan raya Daendels dibangun dari Jakarta sepanjang Pantura rakyatnya lebih sejahtera dibanding jalur pantai selatan. Ini betul.
Apakah jalan tol ini membuka kesejahteraan rakyat, perlu dikaji.
Loh pak, apa yang kita bisa perbaiki?
Tentu bisa.
Ibarat rumah, pertiwi Indonesia ini ada beberapa biang kerok yang menjadi musuh Jokowi;
1. Mafia tanah
2. Mafia korupsi
3. Mafia pajak dan anggaran.
