Peta Koneksitas Konglomerat
- vstory
VIVA -Â Seolah-olah sekarang kondisinya seperti bencana hujan badai, ditambah petir. Aparat penegak hukum (APH) ini sekarang takut salah.
Mau tangkap Aiptu Ismail Bolong, salah. Dibiarkan salah. Blak-blakan soal Pusaran Tambang Ilegal di Kaltim, Aiptu Ismail Bolong ungkap peran ratu batu bara Tan Paulin.
Artinya ada tangan-tangan kekuasaan kapital yang bermain. Karena tangan-tangan tersebut bermain di atas jadi mirip momok gondoruwo, yang menyambar mirip petir.
Sekali salah, gosong kita.
Awan kelabu, awan hujan badai ini harus dibuka. Supaya sinar matahari menembus bumi pertiwi.
Aparat penegak hukum perlu diberi paparan peta medan pertempuran. Ini perang bukan perang granat, perang bedil, tank, pesawat jet, rudal.
Ini perang kapital. Perang kapital ini adalah perang lawan gajah. Zaman old pengusaha dikumpulin di Tapos mengangguk-angguk. Mereka sekarang sudah jadi cucu naga.
Jangankan lawan gajah, seperti pengacara Kamarudin lawan anak-anaknya Eka Tjipta Widjaja. Mungkin dia sukses membela barada E, tapi yah, ini mirip liliput di negeri raksasa. Bawa ketapel.
Lawan mafia kelas Pontianak saja kita seperti ikan cupang. Cuma bisa mangap.
Aparat penegak hukum ini perlu minum viagra. Extra joss ditambah Kratingdaeng. Hanya mukizat tangan Tuhan yang bisa menolong kita.
Bagaimana caranya mengendalikan peta perang kapital?
1. Gunakan positioning, targeting, dan segmenting.
Jangan diukur dari sisi uang. Misalnya si A hartanya Rp700 trilyun, penyidik dan penuntut bisa keder. Segan. Takut salah.
Namanya kekuasaan kapital, jangan diukur dari uang. Tapi ukurannya beda. Misalnya atlet olimpiade, mereka atlet jangan diukur kecepatan lari. Ukurannya adalah test urine. Titik.
Sebab bilamana Anda segan lihat atlet olimpiade, kagum dengan Susi Susanti, Alan Budikusuma, Anda juga ngefans. Tapi test urinenya bagaimana.
Misal Sinarmas Group. Segment mereka apa saja, developer, dll. Masalahnya developer apa? Walaupun masalahnya kecil, tapi bisa jadi totok nadi kelumpuhan fatal.
Contohnya, developer selalu pakai tenaga security guard outsourcing, ada 10 juta buruh dan outsourcing tidak dibayar iuran BPJS kesehatan. Ini pasal pidana.