RKUHP Sah: Mimpi Buruk serta Ancaman Demokrasi di Indonesia

Ilustrasi gambar penulis, saat telah selesai menggelar diskusi tentang pengesahan RKUHP di daerah alun-alun kota Bandung (foto: penulis)
Ilustrasi gambar penulis, saat telah selesai menggelar diskusi tentang pengesahan RKUHP di daerah alun-alun kota Bandung (foto: penulis)
Sumber :
  • vstory

VIVA – Fenomena demokrasi di Indonesia selalu mejadi pusat perhatian dari kalangan aktivis maupun akademisi. Bagaimana tidak, setiap kali pelaksanaan demokrasi di Indonesia selalu dikaitkan dengan kelompok-kelompok oligarki dan kapitalisme global yang banyak menggerogoti sendi-sendi setiap napas bangsa Indonesia. Sudah seharusnya bangsa Indonesia dapat melepaskan dirinya dari cengkraman kelompok-kelompok oligarki dan kapitalisme global agar supaya mampu melaksanakan demokrasi substantif serta sesuai dengan nilai-nilai yang ideal.

Melihat Indonesia dalam dekadensi kedua di abad 21 menjadi semakin carut-marut dan rumit. Seolah bangsa ini kesulitan lepas dari cengkeraman oligarki dan kapitalisme. Pengesahan RKUHP yang ditetapkan pada Selasa, tanggal 6 Desember 2022 sebagai Undang-undang kemarin, adalah bentuk ancaman bagi demokrasi Indonesia, berbagai macam pasal berpotensi membatasi kebebasan masyarakat untuk berpendapat dan menutupi ruang serta hak demokrasi masyarakat.

Pada tanggal 23 September 2019 yang lalu, berbagai macam elemen pemuda, mahasiswa, buruh dan masyarakat seluruh Indonesia mengecam dengan memperlihatkan bentuk penolakan atas pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Bayangkan saja pada aksi demonstrasi yang dilakukan pada saat 2019 lalu, banyak korban luka-luka akibat bentrok dengan aparat keamanan bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa.

Namun sebagai negara yang menganut asas demokrasi, telah mengesahkan RKUHP tersebut menjadi undang-undang tanpa melihat ke belakang, bahwa banyaknya korban yang berjatuhan demi untuk menolak pengesahan RKUHP pada 2019 kemarin. Adapun beberapa yang menjadi poin penolakan pada aksi demonstrasi di tahun 2019 kemarin antara lain yaitu; pidana mati, martabat presiden, living law, aborsi, contempt of court, hate speech, kohabitasi, dan penyerangan harkat. Sementara itu pasal yang memuat ancaman pidana penjara, pasal 273 RKUHP, pasal 354 RKUHP.

Sejak penolakan RKUHP yang dilakukan barisan pemuda, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang berlangsung caos pada September 2019. Presiden Ir. Joko Widodo telah menunda atau membatalkan pengesahan RKUHP tersebut menjadi undang-undang. Akibat dari kericuhan yang banyak memakan korban luka-luka bahkan kehilangan nyawa RKUHP dibatalkan, upaya tersebut berhasil membuat pemerintah mengambil tindakan dengan membatalkan rancangan tersebut menjadi undang-undang. Andai saja tidak ada kekacauan yang memicu konflik dalam aksi demonstrasi di tiga tahun silam, maka kemungkinan besar RKUHP sudah disahkan pada saat itu juga.

Pengesahan RKUHP 6 Desember 2022 kemarin telah menjadi ancaman demokrasi di Indonesia. Padahal beberapa draf terbaru RKUHP terasa ada kejanggalan yang masih memuat pasal-pasal kontroversi dan bermasalah yang 2019 kemarin, pemuda, mahasiswa dan masyarakat sipil menentang dan menolaknya. Ini akan membawa bangsa Indonesia masuk kedalam perangkap penjajahan gaya baru atau penjajahan gaya birokrasi pemerintah kita sendiri yang mengakibatkan demokrasi kita dalam keadaan yang rentan tercederai.

Aksi demonstrasi tidak semeriah dulu, pemuda, dan mahasiswa juga tidak sepeka dulu. Benar dengan apa yang saya tuliskan di atas, bahwa 2019 kemarin jika tidak ada aksi demonstrasi yang menelan korban luka-luka dan bahkan kehilangan nyawa, maka RKUHP tidak akan ditunda bahkan dibatalkan. Hanya saja kelahiran gerakan pemuda, dan mahasiswa yang dirindukan oleh masyarakat sipil sebagaimana bentuk protes dan penolakan dengan turun kejalan itu tidak terlihat di tahun ini, sampai dengan disahkannya RKUHP sebagai undang-undang.

Halaman Selanjutnya
img_title
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.