Tantangan Ekonomi Presiden Jokowi Tahun 2023
- vstory
VIVA - Tahun lalu kita shock gara-gara pandemi Covid-19, dan kemudian PPKM pandemi dihentikan. Masyarakat sedikit lega atas tahun baru 2023.
Situasi politik
Kondisi iklim suhu politik cukup mendingin. Efek Sambo dan Teddy Minahasa mereda. Perang bintang dapat diredam oleh Kapolri.
Polisi mengurangi tilang merubah jadi ETLE tilang elektronik, dan initiatif beberapa kapolda dan kejaksaan agung untuk nomor darurat, termasuk pengaduan satgas mafia tanah berdampak naiknya tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi.
Inilah tantangan ekonomi Jokowi tahun 2023 sebagai berikut:
Krisis kredit likuiditas bank
Menurut forecast uang beredar M2 di Indonesia diharapkan menjadi 7822 IDR triliun pada akhir kuartal ini, menurut model makro global Trading Economics dan ekspektasi analis. Dalam jangka panjang, M2 uang beredar Indonesia diproyeksikan menjadi tren sekitar Rp7662 triliun pada tahun 2023 dan Rp7715 triliun pada tahun 2024 (https://tradingeconomics.com/indonesia/money-supply-m2)
Jumlah kredit likuiditas bank tersebut secara agregat turun dibandingkan posisi terakhir uang beredar M2 di Indonesia Rp 8296 triliun pada November dari Rp 8222 triliun pada Oktober 2022. sumber: Bank Indonesia.
Langkah Jokowi mencetak tunai sebanyak Rp400 triliun untuk menalangi APBN tahun 2023 dianggap sebagai obat keras yang risikonya pada inflasi.
Exchange rate Rupiah terhadap USD
Dampak dari pencetakan tunai bulan Desember 2022 tersebut langsung berdampak kepada nilai tukar USD mendekati 15,538.50 Indonesian Rupiah.
Pengetatan anggaran APBN dan APBD
Bupati Meranti tidak habis pikir di saat minyak bumi dibor di sana malah APBD tidak naik. Ini akibat dari auto adjustment anggaran semua kemeterian dan lembaga turun tahun 2023.
Pensiun dini massal ASN
Untuk mengurangi beban APBN dan APBD maka komponen gaji ASN otomatis mendapat auto adjustment turun. Pilihan pahit adalah pensiun dini massal ASN.
Dengan cara pensiun dini massal, akibatnya akan menambah dana alokasi bansos BLT.
Pakto 88
Kekeringan likuiditas bank ini harus dipikirkan oleh OJK dan salah satu caranya adalah kebijakan Pakto 88 dengan membuka keran bank-bank lokal mendapat suntikan arus dana luar negeri.
