- vstory
VIVA - Dalam debat cawapres kemarin muncul soal hilirisasi nikel dan di berbagai bidang lainnnya. Hal itu diyakinkan perlunya hilirisasi bagi Indoonesia meskipun ada juga pasangan cawapres lain setengah menolaknya karena dianggap ugal-ugalan.
Menanggapi masalah ini, tampak beberapa orang, terutama orang pintar selalu terjebak asumsi.
Misalnya, dengan dekat hubungan dengan AS maka itu berlawanan dengan nasionalisme. Jadi saat Indonesia ngotot hilirisasi, maka perlawanan hilirisasi dianggap anti nasionalisme. Itu salah kaprah
Misalnya, saat AS menegur Menko Maritim tanggal 1 Agustus 2023 berujung kemudian Menko Maritim ad interim 5 bulan, seolah olah kita memusuhi AS. Demi nasionalisme. Lo yang melanggar undang undang itu siapa? Kan orang kita sendiri.
Misalnya, kenapa Menko Maritim ditegur menteri keuangan AS? Karena Indonesia melanggar sistem undang undang Word Bank (WB) dan IMF tahun 1954 yaitu seluruh peredaran u(t)ang dicatat melalui bank sentral. Artinya Indonesia setop ekspor nikel, tapi sebaliknya menyelundupkan (monopoli) ekspor nikel ke China ilegal. Demi mendapatkan fasilitas utang gelap hidden debt China.
Jadi saat WB menyetop utang Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia gara-gara Bank Indonesia membeli SUN Rp 800 triliunan pada Desember 2021, maka kemudian Indonesia mengalihkan utang ke B to B ke shadow banking china, tentunya ya dijepit oleh Menteri Keuangan AS. Iyalah.
Nasionalisme
Utang dengan China pasti sudah ada mekanismenya kalo sampai terjadi default. Sebenarnya ini politik main 2 kaki. Indonesia melihat potensi dimusuhi Barat akibat hilirisasi. Dan risiko sulit mendapatkan pinjaman diantisipasi dengan cari sumber pendanaan baru. Tentu China yang banyak duit dan mau melebarkan sayap pengaruh seperti jadi world bank gelap.
Hanya China yang mungkin bisa walaupun sulit untuk mengancam hegemoni USD.
Shadow banking adalah istilah dengan konotasi negatif yang diciptakan barat. Bagi China itu bentuk kerjasama investasi.
Adalagi istilah debt trap. Ini juga black campaign barat terhadap expansi bisnis China ke seluruh dunia. Namanya uutang itu pasti ibarat pisau dua mata.. Kalau pengelolaan dan FS (feasibility study) nya benar tentu leverage yang dilakukan lebih menguntungkan.
Sayangnya memang bisnis karya-karya dan bahkan BUMN pada umumnya tidak ada standard profit yang jelas.. Dan terkesan kejar omset.
Pelaku bisnis yang menjabat di BUMN umumnya berjangka waktu pendek, sense of belonging. Mungkin sulit diharapkan ada. Problem lain adalah efisiensi dan praktek kickback yang umumnya terjadi bila berhubungan dengan vendor dan subkon.
Ini juga akan menggerus profit. Kemidian dengan gampang menuding China sebagai rentenir lintah darat pengisap darah untuk menutupi kegagalan mengelolah bisnis.
Lalu kembali ke laptop
Siapa yang akan membayar utang BUMN yang Rp8000 triliunan? Direktur BUMN? Menteri BUMN? Menko Maritim dan investasi? Bahlil Lahadalia? Menteri Keuangan?
Sekarang 48 dana pensiun BUMN sudah bangkrut buat bayar utang BUMN. Terus, kemudian Waskita Karya bangkrut, Wijaya Karya bangkrut, Istaka Karya bangkrut. Terus vendor-vendor jalan tol bangkrut massal, ambruk. Terus kira kira yang bail out utang BUMN siapa?
Tesla
Saat ini pabrik Tesla di China sudah tidak lagi gunakan nikel, battery mereka sudah pakai lithium ferro phosphate (LFP) istilahnya Gibran. Sehingga hilirisasi nikel sudah tidak relevan.
