Pengaruh Influencer dan Buzzer dalam Komunikasi Politik di Era Digital
- vstory
VIVA – Memasuki era digital, komunikasi politik telah mengalami transformasi yang signifikan. Di tengah hiruk-pikuk media sosial dan platform daring, dua aktor penting yang kini memegang peranan sentral dalam peta komunikasi politik adalah influencer dan buzzer. Kedua entitas ini telah menjadi katalisator yang mempengaruhi dinamika wacana publik dan memainkan peran krusial dalam membentuk opini serta memobilisasi dukungan di ranah politik.
Influencer adalah sosok yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi persepsi dan perilaku khalayak melalui konten yang mereka publikasikan di media sosial. Dengan jumlah pengikut yang besar dan kredibilitas yang dibangun melalui konten-konten berkualitas, para influencer mampu menjangkau audiens yang luas dan menjadi opinion leader di berbagai isu, termasuk isu-isu politik. Mereka kerap dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk memperkuat citra, isu, atau ideologi tertentu.
Di sisi lain, buzzer adalah akun media sosial yang secara terorganisir dan masif menyebarkan informasi, opini, atau narasi tertentu dengan tujuan mempengaruhi persepsi publik. Buzzer dapat berupa akun bot, akun palsu, atau akun-akun yang dikelola oleh individu-individu yang terkoordinasi. Aktivitas buzzer seringkali diarahkan untuk mendukung atau menentang isu-isu politik, membangun wacana, atau mendelegitimasi pihak-pihak lawan. Dalam konteks komunikasi politik terkini, peran influencer dan buzzer tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dan membentuk ekosistem digital yang kompleks dalam memengaruhi arus informasi, opini, dan dinamika politik.
Pada konteks komunikasi politik, influencer juga berperan dalam membingkai isu-isu politik dan membangun narasi yang sesuai dengan kepentingan tertentu. Melalui konten-konten kreatif dan persuasif, mereka dapat mengonstruksi cara pandang publik terhadap isu-isu politik yang sedang berkembang. Hal ini menjadikan influencer sebagai aktor penting dalam proses pembentukan opini publik. Lebih jauh lagi, influencer juga dapat memobilisasi dukungan politik melalui aktivitas mereka di media sosial. Ajakan, rekomendasi, atau dukungan yang diberikan oleh influencer yang berpengaruh dapat mendorong pengikutnya untuk terlibat dalam berbagai kegiatan politik, seperti kampanye, aksi massa, atau pemilihan.
Sementara itu, buzzer memainkan peran yang tidak kalah penting dalam lanskap komunikasi politik terkini. Berbeda dengan influencer yang membangun kredibilitas melalui konten berkualitas, buzzer lebih mengandalkan kekuatan jumlah dan koordinasi untuk menyebarkan informasi, opini, atau narasi tertentu secara masif. Aktivitas buzzer seringkali diarahkan untuk membangun, memperkuat, atau mendelegitimasi wacana politik tertentu. Mereka dapat menggunakan berbagai teknik, seperti membombardir media sosial dengan cuitan, menyebarkan informasi palsu atau konten provokatif, atau menyerang pihak-pihak yang berseberangan secara terkoordinasi.
Kekuatan buzzer terletak pada kemampuan mereka untuk menciptakan ilusi dukungan publik yang masif melalui aktivitas penyebaran konten secara terorganisir. Seringkali, buzzer memanfaatkan algoritma media sosial untuk meningkatkan jangkauan dan visibilitas konten-konten yang mereka sebarkan. Hal ini dapat berdampak pada persepsi publik mengenai popularitas atau dukungan terhadap isu atau aktor politik tertentu.
Dalam praktik komunikasi politik terkini, influencer dan buzzer seringkali bekerja secara sinergi untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Para aktor politik, partai, atau kelompok kepentingan dapat memanfaatkan kedua entitas ini secara strategis untuk memperkuat citra, isu, atau ideologi mereka. Misalnya, sebuah partai politik dapat melibatkan influencer yang berpengaruh untuk mempromosikan programnya dan membangun dukungan di kalangan pemilih.
Sementara itu, buzzer dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi dan konten-konten yang mendukung partai tersebut secara masif di media sosial. Melalui sinergi antara influencer dan buzzer, partai politik tersebut dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan visibilitas pesannya. Selain itu, buzzer juga dapat digunakan untuk mendelegitimasi lawan politik dengan menyebarkan informasi negatif atau memancing polarisasi di kalangan masyarakat. Sementara itu, influencer yang telah membangun kepercayaan di kalangan audiens dapat dimanfaatkan untuk memperkuat narasi yang dibangun oleh buzzer dan mempengaruhi persepsi publik.
Dalam beberapa kasus, terdapat kecenderungan munculnya hubungan yang saling menguntungkan antara aktor politik, influencer, dan buzzer. Para influencer dapat memperoleh keuntungan, seperti visibilitas, akses, atau sumber daya dari aktor politik tertentu. Sementara itu, buzzer dapat digunakan untuk memperkuat posisi dan narasi yang dibangun oleh influencer. Namun, sinergi antara influencer dan buzzer juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi demokrasi.
Praktik-praktik manipulatif, penyebaran informasi yang menyesatkan, atau mobilisasi yang bersifat provokatif dapat mengikis kepercayaan publik terhadap proses politik dan menciptakan iklim yang tidak sehat bagi dialog politik yang konstruktif. Selain itu, praktik-praktik buzzer yang terkoordinasi dan masif juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam komunikasi politik. Ketika buzzer beroperasi di balik layar, tanpa identitas yang jelas dan tanpa regulasi yang memadai, mereka dapat menjadi alat untuk menyembunyikan kepentingan-kepentingan tertentu dan menghindari pertanggungjawaban publik.
Fenomena ini telah memunculkan kekhawatiran terkait integritas proses politik. Adanya potensi penyalahgunaan influencer dan buzzer untuk kepentingan politik tertentu dapat mengganggu iklim demokrasi yang sehat, memicu polarisasi, meningkatkan skeptisisme publik, serta mendistorsi proses pembentukan opini publik.
Dalam konteks ini, pemahaman yang komprehensif mengenai peran influencer dan buzzer dalam komunikasi politik menjadi semakin krusial. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi policymaker, akademisi, serta praktisi komunikasi politik dalam merancang strategi komunikasi yang efektif dan menjaga integritas proses politik.
Salah satu rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah perlunya pengaturan yang jelas terkait transparansi dalam aktivitas komunikasi politik di media sosial. Regulator dapat mewajibkan pelaku politik untuk mengungkapkan secara terbuka keterlibatan influencer dan buzzer dalam strategi komunikasi mereka. Selain itu, edukasi publik mengenai literasi media digital juga menjadi aspek penting untuk memperkuat daya kritis masyarakat dalam menyikapi konten-konten yang disebarkan oleh influencer dan buzzer. Upaya untuk menjaga integritas proses politik di era digital membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, partai politik, akademisi, media, hingga masyarakat sipil. Hanya dengan kerja sama yang sinergis, komunikasi politik di Indonesia dapat terus berkembang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan terbuka
