- kemenpera.go.id
VIVAnews - Penduduk Indonesia membutuhkan pertambahan rumah sekitar 700 ribu unit per tahun, dengan asumsi pertumbuhan penduduk 1,3 persen. Sedangkan saat ini, terdapat kekurangan hunian sebesar delapan juta. Angka ini bertambah dari kebutuhan hunian pada tahun 2009 sebesar 7,4 juta.
Pemerintah beralasan, undang-undang pemukiman saat ini tidak memberikan kewenangan tegas kepada pemerintah untuk membangun perumahan rakyat. "Kami saat ini tengah memperbaharui hal ini dengan rancangan undang-undang yang baru," kata Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa di Jakarta.
Masalah hunian ini bukan cuma soal kurangnya jumlah rumah, tapi juga soal kemampuan masyarakat membeli. Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Ali Wongso Sinaga mengaku ketika hunian siap, masyarakat belum tentu mendapatkannya. "Ada gap yang besar antara daya beli masyarakat dan harga pasar," ujar dia.
Ali menawarkan beberapa langkah untuk mengatasi hal tersebut di atas. Pertama, rencana tata ruang wilayah. "Pemerintah seharusnya mengantisipasi kebutuhan lahan peruntukkan perumahan dan pemukiman," kata dia.
Dia menyarankan agar pemerintah memberdayakan kembali Perumnas. "Perumnas dari dahulu dikenal sebagai pemilik land bank yang besar. Kalau ini diberdayakan kembali, masalah kebutuhan lahan akan teratasi," ujar Ali.
Dengan adanya peruntukkan ini, masalah perizinan kemudian dapat dihilangkan. "Jika pembangunan dilakukan pada zona yang disediakan, ini bebas biaya izin dan retribusi," kata dia.
Setali tiga uang, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia Teguh Satria menyetujui hal itu. "Menghadapi perizinan sama dengan birokrasi yang panjang," kata dia.
Ahli Hukum Prof. Arie Sukanti juga sependapat. Menurutnya, pembangunan yang dilakukan dalam land zoning tidak memerlukan lagi biaya perizinan.
Masalah tersebut, tambah dia, seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah. "Izin seringkali dijadikan alat kendali," kata Arie.
Sementara itu, langkah kedua mengenai pembiayaan murah. Pemerintah, menurut Ali, seharusnhya menyediakan kredit pembangunan murah. "Berdayakan bank BUMN," kata dia. Caranya, Bank BUMN memberikan overhead cost pada selisih bunga kredit dengan bunga deposito masyarakat.
Adapun Direktur SMF Erika Soeroto menyayangkan, pemerintah tidak mempertimbangkan pasar modal sebagai salah satu cara. "Pasar modal adalah di mana mencari investor jangka panjang," kata dia.
Namun Ali menyarankan, agar pemerintah juga mempermudah baik pengembang dan penduduk dalam hal pajak. "Pajak untuk rumah sederhana seharushya nol, baik pembangunan dan penjualannya," tuturnya.
Top Trending: Habib Bahar Akui Kemenangan Prabowo Gibran hingga Seorang Ulama Kritik Nabi Muhammad
Artikel top trending pertama yakni mengenai Akui Kemenangan Prabowo-Gibran, Habib Bahar: Saya Ambil Hikmahnya PDIP Nyungsep tengah disorot oleh para pembaca
