VIVAnews - Presiden terpilih periode 2009-2014, harus berkomitmen melanjutkan pengembangan perumahan rakyat. Pasalnya, perumahan masih menjadi masalah krusial pemenuhan kebutuhan warga Indonesia meskipun sudah menjadi bahasan sejak 50 tahun silam.
Hal tersebut terungkap pada Pra Sarasehan Kongres Perumahan Rakyat II 2009, yang berlangsung di Menara Bank Tabungan Negara, Kamis malam, 29 Januari 2009.
Menteri Negara Perumahan Rakyat M Yusuf Asy'ari mengatakan, kendati pada era awal kemerdekaan perumahan sudah menjadi bahasan, masalah tersebut tidak terselesaikan hingga sekarang ini.
Menurut Yusuf, ada dua sebab utama yang timbul, yakni kelembagaan dan terba tasnya anggaran. Seperti, departemen yang membawahi perumahan rakyat, kadang timbul dan tenggelam setiap pemerintahan berganti. "Departemennya on-off, kadang ada kadang tidak," katanya.
Dia menambahkan, dari lima kebutuhan pokok masyarakat yaitu pangan, sandang, papan (perumahan), pendidikan dan kesehatan, perumahan termasuk yang paling tertinggal akibat terbatasnya anggaran.
Sehingga, kata Yusuf, wajar saja jika perhitungan Mohammad Hatta pada kongres perumahan pertama 1950 yang menyatakan masalah perumahan akan selesai dalam 40 tahun bakal meleset.
Dia mengakui, anggaran departemen perumahan sampai saat ini tidak memadai untuk menjalankan program perumahan rakyat. Misalnya, anggaran perumahan 2008 yang hanya 1,6 persen dari total anggaran yang terdiri dari subsidi Rp 800 miliar dan operasional.
Namun, kata dia, pada tahun ini anggaran perumahan rakyat membaik senilai Rp 3,5 triliun yang terdiri dari subsidi Rp 2,5 triliun dan operasional Rp 1 triliun. "Persentase anggaran 0,3 persen dari total anggaran," ujar yusuf.
Yusuf menuturkan, anggaran yang minim membuat banyak program perumahaan rakyat tidak terwadahi karena kekurangan dana seperti landbanking, sewa beli atau menambah perumahan swadaya.
Ketidakjelasan kelembagaan dan anggaran, ujar dia, juga menjadi penyebab provinsi dan kabupaten kota sulit mewujudkan kebutuhan perumahan rakyat. Padahal, jumlah penduduk yang tidak memiliki rumah pada 2007 tercatat sangat besar mencapai 4,6 hingga 4,8 juta Kepala Keluarga (KK).
"Jadi, semakin dekatnya pemilihan presiden, membuat calon presiden lima tahun ke depan harus berkomitmen pada perumahan rakyat," tutur Yusuf.
VIVA.co.id
12 Mei 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Ketika Pangeran Diponegoro Gagal Naik Haji
Siap
28 menit lalu
Pukul 8 pagi, 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro memenuhi undangan persahabatan Letnan Gubernur Jenderal HM de Kock di wisma Residen Kedu, Magelang. Bagi Diponegoro, ..
Permainan yang sangat populer ini. Dalam versi ini, Mojang telah memperkenalkan sejumlah fitur baru yang menarik untuk meningkatkan pengalaman bermain para pemainnya.
Informasi tentang pembayaran BLT BPNT pada Mei 2024 tersedia di sini. Selain itu, Anda dapat menggunakan link resmi pemerintah ini untuk mendaftarkan KK KTP Anda untuk p
Selamat Nomor KK KTP Anda Masuk Nominasi BLT BPNT 2024, Dapat Rp2.4 Juta Perbulan
Bandung
42 menit lalu
Pada tahun 2024, jumlah KK KTP yang memenuhi syarat dapat menerima bantuan BPNT kembali senilai Rp400 ribu. Jumlah penerima BPNT di Indonesia akan meningkat drastis menja
Selengkapnya
Isu Terkini