- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Bertambahnya jumlah kalangan kelas menengah di Asia dan Amerika Selatan dikhawatirkan akan memicu berkurangnya pasokan minuman beralkohol, scotch whisky. Produksi whisky selama ini diketahui membutuhkan waktu minimal 10 tahun.
Dalam laporan Scotch Whisky Association (SWA) yang dikutip dari the guardian, Jumat, 2 Desember 2011 disebutkan, penjualan whisky selama 9 bulan terakhir mengalami kenaikan 23 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.
Data yang diperoleh sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru ini makin menegaskan bakal terlampuainya rekor penjualan whisky sebesar 3,4 miliar poundsterling yang dicapai tahun lalu.
Eksekutif SWA menjelaskan, semakin populernya minuman whisky diperkirakan akan menyebabkan pasokan minuman beralkohol ini mengalami gangguan. Terlebih lagi, jangka waktu untuk memproduksi whisky bisa membutuhkan waktu 10 tahun.
Ketua SWA, Ian Curle, yang juga merupakan CEO dari kelompok usaha Edrington dengan produknya The Famous Grouse, mengatakan sebagian besar kesuksekan penjualan whisky di luar negeri ini didorong oleh pertumbuhan konsumen yang menilai whisky sebagai minuman prestisius sebagai tanda kekayaan dan status sosial.
Penjualan whisky selama ini diklaim telah membantu penciptaan tenaga kerja sebanyak 10.300 tenaga kerja langsung dan 35.000 tenaga distributor dengan nilai mencapai 10 miliar poundsterling.
Di antara beberapa jenis minuman whisky yang paling sukses adalah Johnie Walkers yang merupakan produk dari Diageo. Diperkirakan produk whisky ini menguasai 20 persen pangsa pasar dunia.
Kendati bakal menciptakan rekor penjualan pada tahun ini, SWA mengingatkan produsen whisky dunia untuk waspada terhadap kebijakan sejumlah negara yang mengenakan biaya pajak tinggi terhadap minuman beralkohol.
Pertumbuhan industri whisky selama ini diakui SWA diperoleh pengenaan tarif yang dibuka dari salah satu pangsa pasar yang tengah tumbuh pesat yaitu India dan Brasil. (umi)
Tanggapi Isu Prabowo Bakal Punya 40 Menteri, Ganjar Ingatkan Buruknya "Politik Akomodasi"
Ganjar Pranowo turut mengomentari soal isu kabinet Prabowo-Gibran akan ada 40 menteri. Ia mengingatkan mengenai jumlah jabatan menteri memiliki batas sesuai dengan UU.
