Anies Beri Tanggapan Begini atas Pernyataan Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic'
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta – Anies Baswedan turut menanggapi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan soal permintaan kepada Prabowo Subianto agar tidak membawa orang 'toxic' masuk ke dalam pemerintahannya nanti.
Anies mengeklaim bahwa pernyataan Luhut soal orang 'toxic' itu merupakan pihak yang memiliki perbedaan pandangan dengan kubu Prabowo.
Ia menjelaskan perbedaan adalah bentuk sikap yang tetap harus dihargai semua orang; mereka tak bisa diartikan sebagai pengganggu atau perusak.
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
- Instagram @luhut.pandjaitan
"Karena ketika kita memiliki pandangan yang berbeda, bukan berarti yang berbeda itu lebih buruk, apalagi yang berbeda itu dianggap meracuni—belum tentu," ujar Anies kepada wartawan, Selasa 7 Mei 2024.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku sangat menghindari penggunaan diksi yang memberikan lebel merendahkan pihak lain karena memiliki perbedaan pandangan. Sebab, hal itu bentuk penghargaan dalam prinsip demokrasi.
"Ketika ada sebuah rencana dapat kritik, itu sehat sekali, sehingga yang punya rencana itu harus memberikan penjelasan lebih dalam, argumen lebih luas, itu baik untuk seluruh masyarakat termasuk bagi yang merencanakan kebijakan," ujarnya
Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan Prabowo untuk tidak membawa orang ‘toxic’ atau bermasalah ke dalam kabinet karena akan membawa kerugian tersendiri bagi pemerintahan.
Presiden Terpilih Prabowo Subianto terima telpon dari Perdana Menteri (PM) Kanada, Justin Trudeau
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang ‘toxic’ ke pemerintahanmu. Itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut dalam “Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth” di Jakarta seperti dilansir dari Antara, Jumat, 3 Mei 2024.
Luhut mengatakan, pesan tersebut menyambung pelajaran yang ia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo selama sepuluh tahun terakhir. Permasalahan dalam pemerintahan Indonesia, kayanya, adalah regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
Salah satu solusi yang Luhut yakini dapat mengatasi permasalahan regulasi adalah melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Oleh karena itu, Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.
“Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,” katanya.
Setelah mengalami hal tersebut, ia berpesan kepada Prabowo untuk lebih selektif dalam memilih orang untuk menjadi bagian dari kabinet.
