VIVAnews - Akibat pencabutan izin usaha pertambangan oleh Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus berhadapan dengan kasus hukum di pengadilan arbitrase internasional. Yudhoyono merupakan dalam kasus yang diajukan oleh Churchill Mining Plc.
Dikutip dari laman perusahaan, Churchill Mining adalah perusahaan yang terdaftar dalam alternative investment market atau sub market dari bursa saham London (London Stock Exchange). Perusahaan mencatatkan saham pada April 2005.
Bisnis Churchill di Indonesia dimulai ketika perusahaan menemukan cadangan batu bara kelas dunia di Kutai Timur, Kalimantan, lewat program eksplorasi yang intensif dan terarah.
Pada proyek East Kutai Coal Project (EKCP), Churchill menguasai sekitar 75 persen saham. Sisanya dimiliki oleh mitranya dari Indonesia yaitu PT Ridlatama Group.
Dalam pengembangan proyek EKCP itu, Churchill mengaku memiliki mitra strategis yaitu Spitfire Resources dengan porsi saham 15,99 persen. Perusahaan ini tengah mengembangkan proyek South Woodie Woodie Manganese Project di Australia Barat.
Belum lama ini, Churchill mengaku telah siap untuk mengembangkan proyek EKCP ditandai dengan kesiapan pendanaan dan pembangunan kostruksi awal.
Sayangnya, rencana tersebut mengalami keterlambatan, karena perusahaan menghadapi masalah mengenai hak izin dari EKCP. Terlebih lagi, Churchill harus menerima putusan negatif dari pengadilan di Samarinda.
Dikutip dari laman Reuters, Churchill Mining merupakan perusahaan yang berbasis di Inggris. Dari laporan keuangan hingga 30 Juni 2010, aktivitas utama dari perusahaan ini adalah pengembangan proyek EKCP serta rencana akuisisi proyek dan investasi di sektor pertambangan.
Selain proyek South Woodie Woodie Project di Australia, Churchill juga tengah menangani proyek Sendawar CBM dengan porsi kepemilikan saham sebesar 70 persen.
Di proyek EKCP, Churchill memperkirakan cadangan batu bara terbukti mencapai 961 juta ton. Sementara itu, cadangan yang ada ditaksir mencapai 2,73 miliar ton. (art)
