Atasi Kartel, Pemerintah Harus Kaji Perdagangan Komoditas Dunia
Selasa, 24 September 2013 - 06:19 WIB
Sumber :
- VIVAnews/ Fajar Sodiq
VIVAnews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah mengkaji lebih dalam terkait sistem perdagangan komoditas dunia agar terhindar dari permainan para kartel pangan baik dunia maupun dalam negeri.
Kadin, dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews, Senin 23 September 2013, memperkirakan setidaknya lima tahun ke depan persoalan pangan strategis nasional masih akan bermasalah. Utamanya, terhadap enam komoditas yang masalahnya bergantian setiap tahunnya seperti, kedelai, jagung, gula, ayam, daging sapi, dan beras.
"Kami berharap, pemerintah tidak mengambil kebijakan yang mendadak dan spekulatif. Sebab, para kartel saja sudah memesan komoditas sejak jauh-jauh hari," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur.
Natsir mengatakan bahwa pihaknya menyayangkan langkah pemerintah yang seringkali mengambil tindakan mendadak dengan tiba-tiba operasi pasar, melakukan kunjungan ke pasar, hingga melakukan sosialisasi turunkan harga pangan.
"Itu sering dilakukan, namun harga turunnya juga lambat dan akan naik lagi," kata dia.
Menurutnya, permasalahan yang terus terjadi seperti itu karena pemerintah tidak dapat mengikuti sistem perdagangan pangan dunia. Ketika mendesak harus impor suatu komoditas yang jelas-jelas kurang, pemerintah baru mengeluarkan kebijakan impor.
"Artinya, Kementerian Perdagangan ini ketinggalan irama. Negara lain, dalam jangka waktu enam bulan sebelumnya, sudah mengeluarkan kebijakan impor pangannya. Dalam perdagangan pangan internasional paling tidak 6- 12 bulan pangannya sudah dipesan oleh pengusaha kartel dunia kemudian dibeli lagi oleh pelaku kartel Indonesia," kata dia.
Selanjutnya, pihak industri ini menyarankan Kementerian Perdagangan perlu lebih proaktif cepat mengeluarkan kebijakan sehingga tidak terlambat dan membiarkan pelaku kartel mengendalikan harga pangan strategis yang dibutuhkan.
"Jangan nanti perlu baru cepat-cepat mengeluarkan kebijakan. Kalau seperti itu pengusaha kelabakan pesan pangan, di lain pihak pemain kartel Indonesia sudah memesan 6-12 bulan lalu, jadi harga tetap tinggi," ujar Natsir.
Pihaknya meminta kepada pemerintah agar mempunyai perencanaan impor pangan jangka panjang sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak mendadak dan tidak spekulatif, karena jika dibiarkan Indonesia akan selalu kalah dalam perdagangan pangan nasional.
"Politik pangan Indonesia perlu lebih fokus ditangani, karena kita memahami bahwa industri pangan punya ketergantungan terhadap alam. Lima tahun ke depan pangan Indonesia masih bermasalah dan swasembada sulit tercapai. Sehingga, diperlukan manajemen produksi-distribusi-perdagangan yang matang dan mempunyai perencanaan yang baik agar tidak spekulatif," kata dia. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Itu sering dilakukan, namun harga turunnya juga lambat dan akan naik lagi," kata dia.
