Sumber :
- Antara/ Indrianto Eko Suwarso
VIVAnews
- Menteri Pekerjaan Umum secara lisan sudah menyetujui prinsip pembangunan jembatan Balikpapan-Penajam Paser. Adapun, jembatan ini merupakan ide dari pemerintah daerah Kalimantan Timur.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Achmad Gani Ghazaly, kepada VIVAnews , Rabu 4 Juni 2014, mengatakan bahwa dengan persetujan ini pemda bisa melangkah ke tahap lebih lanjut.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Achmad Gani Ghazaly, kepada VIVAnews , Rabu 4 Juni 2014, mengatakan bahwa dengan persetujan ini pemda bisa melangkah ke tahap lebih lanjut.
"Sekarang pemda tinggal membuat
feasibility study
(uji kelayakannya)nya dan nanti diusulkan kepada pusat," katanya.
Setelah diusulkan, menurut Gani, BPJT akan melakukan evaluasi dan melaporkan kepada Menteri PU untuk diputuskan apakah proyek ini layak atau tidak.
Dia menjelaskan, pemerintah juga akan meminta kajian pendukung lain seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Menurutnya, jika disetujui, pemerintah akan melelang pembangunan jalan tol yang rencananya akan dibangun di atas teluk ini. Namun, untuk dilelangkan, pemerintah harus menunggu pembebasan tanah diselesaikan oleh pemrakarsa.
"Paling tidak, harus 75 persen baru kami bisa mulai lelang. Walau pun pembebasan lahan untuk proyek ini hanya sedikit," katanya.
Gani mengungkapkan, sebagai pemrakarsa, pemda Kaltim beserta Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kabupaten Penajam, dan PT Waskita Karya Tbk memiliki hak khusus saat lelang proyek dilakukan, yakni
right to match
dan preferensi 10 persen.
Dia menjelaskan, preferensi 10 persen ini berarti jika pemrakarsa pada saat lelang tawarannya kalah dengan peserta lain, tetapi nilainya masih di bawah 10 persen, maka pemrakarsa tetap jadi pemenang dan memiliki hak untuk menyesuaikan.
Gani mengatakan bahwa pemda menggandeng perusahaan pelat merah Waskita Karya untuk melakukan konstruksi dan persiapan. Dia menambahkan, dari pra
feasibility study
dinyatakan nilai proyek ini mencapai Rp5 triliun. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Sekarang pemda tinggal membuat
