Menteri Desa: Saat Ini Ada 144 Kawasan Tujuan Transmigrasi

Menteri DPDTT Marwan Jafar
Sumber :
  • Kementerian DPDTT
VIVA.co.id
Pemprov Jakarta Akan Kirim 50 KK untuk Transmigrasi
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menargetkan sebanyak 40 juta orang dalam lima tahun ke depan melakukan transmigrasi.
48 Kota Terpadu Mandiri Kawasan Transmigrasi Dikembangkan

Dalam perencanaannya, di tahap awal ditargetkan satu sampai dua juta orang sudah siap melakukan transmigrasi ke daerah-daerah di berbagai pulau Kalimantan.
Alasan Menteri Desa Galakkan Transmigrasi


"Saat ini, sudah ada 144 kawasan transmigrasi di Indonesia ini, dan yang kami fokuskan selama ini yakni di daerah perbatasan," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, di kantornya, di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat 8 Mei 2015.


Marwan mengatakan, demi terlaksananya program transmigrasi ini pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.


"Jadi, selama ini saya tidak bisa sendirian, saya minta bantuan sama Ibu Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Pak Ferry Mursyidan Baldan (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), karena saling berkaitan, baik dari segi lahan, kehutanan, dan lain sebagainya," kata Marwan.


Menurut Marwan, daerah tujuan transmigrasi, misalnya di lahan pertanian, sehingga para transmigran bisa membuat mata pencaharian baru.


"Juni, Juli ini sudah siap, dalam tahap pertama kurang lebih 350 KK (kepala keluarga) yang sudah siap. Mereka diambil dari daerah Jawa, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, menuju Kalimantan, terutama di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, dan ada transmigrasi lokal yang kami kembangkan bersama pemerintah daerah," ujarnya


Seperti diketahui, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi resmi melakukan nota kesepahaman, atau MoU dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.


Nota kesepahaman itu dilakukan sebagai langkah program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah selama ini. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya