Pemerintah Hentikan Pengiriman TKI ke Malaysia

Pengusaha: Percuma, Pekerja Haram Tetap Jalan

VIVAnews - Keputusan pemerintah menghentikan sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia dinilai percuma. Sebab keputusan itu tidak akan mempengaruhi pengirimanpekerja-pekerja ilegal dari Indonesia ke negeri jiran itu.

"Itu tak ada berpengaruh apa-apa, sebab yang ilegal tetap jalan terus. Lebih baik pemerintah memberikan perlindungan yang layak saja bagi pekerja kita yang akan ke luar negeri dan di luar negeri," kata Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsatki) Yunus M Yamani kepada VIVAnews baru-baru ini.

Keputusan pemerintah menghentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia terkait dengan kasus penyiksaan TKI asal Garut, Siti Hajar. Penghentian dilakukan sampai kasus ini diselesaikan. Pemerintah Indonesia dan Malaysia akan menggelar pertemuan 25 Juni 2009 nanti.

Yunus menyesalkan sikap pemerintah yang baru bertindak setelah peristiwa penyiksaan atas TKI terjadi. Sementara selama ini tidak banyak perlindungan yang bisa dilakukan terhadap TKI. "Dalam kasus Siti Hajar, pemerintah baru keluar setelah ada kejadian, bicara seolah-olah bertanggung jawab," kata dia.

Semestinya, kata dia, pemerintah memberikan perlindungan yang sifatnya sistematis, bukan sporadis. Hal itu bisa dimulai dari awal atau perlindungan sebelum TKI diberangkatkan, yakni berupa tata cara yang harus dilakukan di luar negeri, memiliki kemampuan dan bersertifikat.

Sayangnya hal ini tidak diperoleh TKI. Balai Latihan Kerja yang harus dilalui TKI selama 21 hari saat ini dipangkas hanya setengah jam saja sehingga TKI jadi tidak berkualitas. "Kalau yang kualitasnya seperti ini ditempatkan di luar negeri, bagaimana mereka bisa melindungi diri mereka di luar. Di dalam negeri saja pemerintah tak mampu," kata Yunus

Setelah diberangkatkan, TKI juga harus mendapat perlindungan berupa asuransi dan perlindungan melalui lawyer yang ditunjuk pemerintah. Dengan adanya pengacara, seorang majikan tidak bisa semena-mena lagi dengan TKI. "Ini sebetulnya yang diperlukan TKI kita," kata dia.

Ekonomi Global Diguncang Konflik Geopolitik, RI Resesi Ditegaskan Jauh dari Resesi

umi.kalsum@vivanews.com

Mahfud MD

Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024

Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik

img_title
VIVA.co.id
27 April 2024