- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo berharap pembangunan infrastruktur kelistrikan di masa depan harus lebih banyak libatkan pihak swasta. Selain itu, proyek-proyek pembangkit listrik baru harus diprioritaskan di luar Pulau Jawa.
"Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan, saya melihat agar swasta diberi peranan lebih," ujar Presiden Jokowi, dalam pembukaan rapat kabinet terbatas, di kantornya, Jakarta, Rabu, 22 Juni 2016.
Jokowi mengatakan, investasi diberikan peranan lebih, terutama yang berkaitan dengan potensi energi yang dimiliki Indonesia. Dalam hal ini, Jokowi meminta mengutamakan potensi energi baru terbarukan.
"Geotermal saya kira perlu diberikan prioritas, yang hydro berikan prioritas. Microhydro berikan prioritas. Itu sebetulnya kita akan mendapatkan sebuah kapasitas yang cukup besar untuk kita jadikan sebuah potensi pembangunan pembangkit listrik," jelas Jokowi.
Untuk beberapa daerah yang sudah dikunjungi, seperti di Bangka Belitung, Aceh, Kalimantan Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Bali, Jokowi meminta ada prioritas.
"Dari kunjungan itu saya ingin sekali menekankan bahwa untuk kelistrikan kita prioritas pada daerah yang masih kurang pasokannya. Jadi, di situ diberikan prioritas terlebih dahulu. Baik lewat percepatan dengan mobile power plan (MPP) maupun lewat kapal," paparnya.
Dengan begitu, keluhan masyarakat mengenai seringnya listrik byar pet, bisa segera dituntaskan oleh pemerintah.
"Untuk daerah yang sudah tercukupi meskipun sedikit tolong dikalkulasi lagi untuk melihat laju pertumbuhan ekonominya, untuk melihat kebutuhan yang ada, dan juga permintaan-permintaan, baik dari masyarakat maupun industri yang harus diantisipasi ke depan," kata Jokowi.
Selain daerah yang kekurangan pasokan listrik, Jokowi juga meminta untuk fokus ke daerah yang listriknya berlebih.
"Untuk daerah yang kemungkinan ada berlebih, arahkan kita mulai untuk penggunaan arah konversi ke energi terbarukan," kata presiden.
(ren)
