- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id – Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi agenda utama di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Setidaknya, butuh ribuan triliun untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur dari negara-negara lain.
Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim memperkirakan, Indonesia harus menggelontorkan setidaknya US$500 miliar untuk menutupi kesenjangan infrastruktur dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Kas keuangan negara, kata Kim, tak cukup menutupi kebutuhan tersebut.
Menurut Kim, ada tiga persoalan yang menyebabkan kas negara belum mampu mengakomodir seluruh kebutuhan infrastruktur. Mulai dari penerimaan pajak belum optimal, inefisiensi belanja, sampai batas defisit yang ditetapkan sebesar tiga persen.
“Satu hal yang kami ketahui, adalah tidak cukup seluruh kebutuhan infrastruktur dari pemerintah,” kata Kim, di Jakarta, Selasa 25 Juli 2017.
Peran sektor swasta, ditegaskan Kim, terbilang penting untuk mempercepat penyediaan infrastruktur nasional. Maka dari itu, Bank Dunia mengingatkan, bahwa iklim investasi memegang peran krusial dalam memengaruhi ketertarikan swasta terhadap proyek pemerintah.
Berdasarkan catatan lembaga donor tersebut, masih ada 100 peraturan yang terkait kerja sama pemerintah dan swasta (PPP) yang tidak konsisten. Bahkan, beberapa di antaranya justru dianggap tidak menguntungkan sektor swasta.
“Misalnya peraturan perundang-undangan yang seringkali lebih menguntungkan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang tidak seyogyanya diberikan hak pengelolaan proyek,” katanya.
Kim memandang, kesenjangan infrastruktur masih menjadi tantangan pemerintah Indonesia. Sebab hingga saat ini, hampir 78 persen masyarakat Indonesia belum memiliki akses pipa air. Bahkan, 40 persen masyarakat di desa belum memiliki akses jalan.
Sementara di sisi lain, bonus demografi yang dialami Indonesia justru pergerakannya lebih cepat dari yang dibayangkan. Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan berbagai langkah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur bagi masyarakat. (mus)
