- AP Photo/MRTV
VIVAnews - Menjelang pemilihan umum pertama dalam dua dasawarsa terakhir di Myanmar (Burma), Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat mulai mengeluarkan berbagai peraturan kampanye yang harus ditaati partai-partai politik.
Berdasarkan aturan ini, selama musim kampanye partai politik tidak diperbolehkan meneriakkan yel-yel atau slogan, mengibarkan bendera, demonstrasi, atau melontarkan perkataan yang bisa menodai citra Myanmar sebagai negara yang dikontrol ketat oleh junta militer.
Ketentuan kampanye tersebut diumumkan hari ini, Rabu, 23 Juni 2010, di surat kabar milik pemerintah, New Light of Myanmar. Partai politik yang ingin menggelar pidato publik wajib mengirim pemberitahuan satu pekan sebelumnya.
Peraturan lain menetapkan bahwa partai politik tidak boleh berkampanye di tempat umum seperti sekolah, tempat kerja, pasar, dan kantor pemerintah. Mereka juga dilarang keras berpidato atau menyebarkan materi yang memicu kesalahpahaman ras atau agama atau hal lain yang bisa mengancam martabat dan moralitas.
Meski peraturan kampanye sudah diumumkan, junta militer belum menetapkan tanggal pasti pemilihan umum. Senator Amerika Serikat, Jim Webb, memperkirakan pemilu Myanmar akan digelar 10 Oktober mendatang.
Junta militer Myanmar hanya menjanjikan pemilu akan digelar tahun ini. Komisi pemilu sejauh ini sudah mengesahkan pendaftaran 33 partai politik lama dan baru untuk berpartisipasi. Sedangkan jumlah partai politik yang mendaftarkan diri sebanyak 42.
Sejumlah partai politik yang resmi terdaftar kini sibuk membuka kantor. Lokasi kantor mereka saling berdekatan satu sama lain dengan papan petunjuk dipasang berurutan. Seorang anggota Partai Demokratik, Thu Wei, mengatakan peraturan tersebut membatasi partai politik mempublikasikan diri sendiri.
Legitimasi pemilihan umum pertama Myanmar dalam 20 tahun terakhir dipertanyakan menyusul keputusan junta mencekal partisipasi pemimpin oposisi, Aung San Suu Kyi. Partai pimpinan Suu Kyi kemudian membubarkan diri sehingga tidak bisa ikut serta dalam pemilihan. (Associated Press/np)
UEA Tidak Akan Berikan Perlindungan Bagi Israel Usai Perang di Gaza Berakhir
Uni Emirat Arab (UEA), menolak ajakan PM Israel, Benjamin Netanyahu untuk mengambil bagian dalam pemerintahan di Jalur Gaza jika Hamas dikalahkan.
