- REUTERS/David Mdzinarishvili
VIVAnews - Ketegangan akibat diturunkannya pasukan Rusia di Crimea, Ukraina, ternyata sudah diantisipasi kejadiannya sejak beberapa tahun lalu. Soal ancaman Rusia di Crimea ini disinggung para diplomat AS dalam dokumen kawat yang dibocorkan WikiLeaks di situsnya.
Dalam laman Slate.com disebutkan, ancaman Rusia ini disinggung Wakil ketua Misi Diplomatik AS untuk Kiev, Sheila Gwaltney, dalam dokumen tahun 2006. Gwaltney sendiri saat ini telah menjadi diplomat senior di Kedubes AS di Moskow, Rusia.
Dalam dokumen tersebut, dikatakan bahwa ada spekulasi soal kembalinya separatisme pro-Rusia di Crimea yang akan mengancam integritas Ukraina. Separatisme ini sempat terjadi di wilayah otonomi Ukraina itu pada tahun 1994-1995.
"Hampir seluruh kekuatan pro-Rusia di Crimea bertindak dengan pendanaan dan arahan dari Moskow, yang secara sistematis mencoba meningkatkan ketegangan komunal di Crimea dalam dua tahun sejak Revolusi Oranye," tulis Gwaltney.
"Mereka melakukannya dengan meningkatkan sentimen golongan di kalangan etnis Rusia terhadap etnis Tatar dan Ukraina, melalui manipulasi isu seperti status bahasa Rusia, NATO, dan ancaman Tatar terhadap 'Slavs', demi destabilisasi Crimea, melemahkan Ukraina dan mencegah masuknya Ukraina ke gerakan Barat seperti NATO dan Uni Eropa," lanjut Gwaltney dalam dokumen tersebut.
Dalam kawat dikatakan bahwa aktor separatisme utama adalah asosiasi Rusia di Crimea, partai politik pro-Rusia dan Serikat Cossack Crimea. Terbukti dalam ketegangan saat ini blok pro-Rusia semakin beringas di Crimea, didukung kekuatan militer Kremlin.
Dalam dokumen kawat lainnya tertanggal 5 Oktober 2009, disebutkan soal kunjungan Asisten Menteri Pertahanan AS Alexander Vershbow ke Ukraina. Dalam pertemuan dengan Vershbow, pejabat Ukraina meragukan kemampuan Rusia untuk mematuhi Memorandum Budapest yang menjamin keamanan dan integrasi Ukraina oleh beberapa negara.
"Menteri Luar Negeri Ohryzko bertanya, retoris, apakah konsultasi diperlukan jika kekuatan Rusia mengambil alih Crimea. Dia menggarisbawahi bahwa Rusia pernah melanggar komitmennya dengan menyerang Georgia dan tidak pernah dihukum karena hal ini," tulis dokumen di WikiLeaks tersebut.
Menlu Ukraina Volodymyr Ohryzko merujuk pada ketegangan antara Rusia dan Georgia tahun 2008 silam. Saat itu Rusia meningkatkan militernya di wilayah separatis Abkhazia dan Ossetia Selatan yang dipersengketakan kedua negara. Rusia dianggap melanggar Konvensi Internasional Soal Pemberantasan Diskriminasi Ras yang telah mereka ratifikasi sendiri.
Pembicaraan dalam kawat tersebut terbukti saat ini. Cengkeraman Rusia terhadap Crimea semakin kuat saat parlemen yang pro-Kremlin memutuskan bergabung dengan Beruang Merah. Referendum lepas diri dari Ukraina oleh warga Crimea rencananya akan digelar 10 hari lagi.
Keputusan pemerintah otonomi Crimea ini dikecam banyak pihak. Presiden Barack Obama mengatakan bahwa referendum telah melanggar hukum internasional dan mengancam integritas Ukraina. Obama menyerukan untuk segera menjatuhkan sanksi pada pemerintahan Vladimir Putin jika solusi diplomatis tidak segera diperoleh. (umi)
Usulan Kejaksaan Izinkan Lima Smelter Perusahaan Timah Tetap Beroperasi Disorot
Koordinator TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia), Petrus Salestinus mengingatkan kepada Kejaksaan Agung agar tidak itu tidak menjadi bahan santapan para pejabat. Sebab,
