Laporkan Berita Fitnah, Harian Saudi Akan Perkarakan Media Inggris
Minggu, 7 September 2014 - 11:52 WIB
Sumber :
- http://www.cresset-travel.com
VIVAnews - Wakil Pemimpin Redaksi harian Arab Saudi, Makkah, Mowafaq Al-Nowaiser, sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengambil langkah hukum terhadap harian Inggris, The Independent, yang dianggap menyebar berita fitnah soal rencana pemindahan makam Nabi dari Masjid Nabawi. Sebelumnya, Mowafaq menuding media Inggris itu telah mencuri artikel yang ditulis oleh salah satu jurnalisnya.
Harian Arab News edisi Sabtu, 6 September 2014 melansir pernyataan Mowafaq yang menyebut media itu juga keliru dalam menerjemahkan artikel yang mereka buat.
"Kami tengah berdiskusi kemungkinan untuk mengambil langkah hukum terhadap harian Inggris dengan konsultan hukum kami," ungkap Mowafaq.
Arab News juga menulis bantahan dari Badan Pengelola Pelayan Dua Masjid Suci. Menurut juru bicara, Ahmed Al-Mansouri, dokumen akademisi yang dikutip oleh media barat tidak mencerminkan keputusan Pemerintah Saudi.
"Ini merupakan pandangan pribadi seorang peneliti yang menjelaskannya melalui sebuah studi yang dia lakukan dan tidak menggambarkan pandangan Kerajaan," ujar Ahmed.
Dia juga menyerukan kepada berbagai media dan peneliti untuk menahan diri tidak menyebarkan berita spekulatif mengenai situs-situs suci. Hal itu, imbuh Ahmed bertentangan dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Badan Pengelola.
Dalam artikel The Independent berjudul "Saudi Berisiko Memecah Warganya dengan Proposal Memindahkan Makam Muhammad" ditulis sisa jasad Nabi Muhammad akan dipindahkan ke pemakaman umum al-Baqi. Usai dipindahkan, maka sisa jasad Nabi Muhammad akan dimakamkan secara anonim.
Sementara makam yang ada di Masjid Nabawi akan dihancurkan. Menurut penulis artikel di harian Makkah, Omat al-Mudhwahi, ada seruan yang meminta makam Nabi Muhammad diisolasi dan bukan dipindahkan. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ini merupakan pandangan pribadi seorang peneliti yang menjelaskannya melalui sebuah studi yang dia lakukan dan tidak menggambarkan pandangan Kerajaan," ujar Ahmed.
