Eropa Minta Dukungan PBB Berantas Serbuan Migran

Kapal migran dari Libya tiba di Italia
Sumber :
  • REUTERS
VIVA.co.id
Mobilnya Dihujani Peluru, PM Libya Lolos dari Upaya Pembunuhan
- Inggris dan Prancis akan meminta persetujuan PBB untuk melakukan operasi militer Uni Eropa guna memerangi aksi penyelundupan manusia. Ini dilakukan sekaligus dalam upaya mengekang lonjakan jumlah migran yang meninggal ketika mencari kehidupan lebih baik di Eropa.

Maju sebagai Capres Libya, Ini Kontroversi Saif al-Islam Gadaffi

Dilansir
Mengejutkan, Putra Gaddafi Daftarkan Diri Jadi Capres Libya
Channel News Asia , Jumat 24 April 2015, pembicaraan para pemimpin UE di Brussels ini sebagai wujud kepedulian atas bencana terburuk tenggelamnya kapal migran yang menewaskan lebih dari 750 orang, akhir pekan lalu.


Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk, mengatakan jika Kepala Kebijakan Luar Negeri Eropa, Federica Mongherini, ditugaskan untuk mencari ide tindakan untuk menangkap dan menghancurkan kapal penyelundup sebelum digunakan oleh mereka.


Perdana Menteri Italia, Matteo Renzi, menambahkan bahwa para pemimpin dunia dari Prancis dan Inggris, yang keduanya merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, telah berkomitmen untuk medapatkan resolusi dari PBB untuk melakukan intervensi ke Libya.


Lebih dari 1.750 migran tewas saat menyeberangi Mediterania tahun ini. Jumlah itu 30 kali lebih banyak dari pada periode yang sama di tahun 2014.


Malta menyayangkan kasus lebih dari 750 korban tenggelam kapal migran akhir pekan lalu. Pemerintah Malta melakukan prosesi pemakaman lintas agama. 24 orang di dalam peti kayu dibawa oleh tentara ke pemakaman pribadi.


Sementara itu, puluhan migran di Brussels menggelar aksi protes di dekat tempat diadakannya KTT Uni Eropa. Mereka melampirkan lembar kertas dengan nama-nama orang yang telah meninggal ke kawat berduri.


Presiden Prancis, Francois Hollande, mengatakan jika Eropa harus berhati-hati membuat keputusan untuk menangani laju migran. Pasalnya, semua harus diambil berdasarkan hukum internasional.


"Itu hanya bisa dilakukan oleh dewan keamanan nasional," ujar Hollande. (one)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya